Bagaimana Cara Menghitung PPh 21?

All About Money

Hingga saat ini masih banyak yang belum mengetahui bagaimana cara menghitung PPh 21. Nah, agar tidak bingung lagi berapa banyak gaji Anda dipotong setiap bulannya, berikut ini ulasannya.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. PPh 21 ini merupakan salah satu pajak wajib yang harus dibayarkan oleh semua pekerja, karena sudah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER – 31/PJ/2012.

Ditjen Pajak telah memiliki perhitungan yang tegas mengenai besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak. Sebelum ke tahap menghitung PPh 21, dilansir dari pajak.go.id, berikut ini dasar-dasar yang menjadi pemotongan pajak PPh 21, di antaranya:

  1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan.
  2. Bendahara pemerintah baik Pusat maupun Daerah.
  3. Dana pensiun atau badan lain seperti Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) dan badan-badan lainnya.
  4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain kepada jasa tenaga ahli, orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
  5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan.
  6. Pegawai tetap.
  7. Penerima pensiun berkala.
  8. Pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
  9. Jumlah penghasilan yang melebihi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah).
  10. 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi bukan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-31/PJ/2012 Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan.
  11. Jumlah penghasilan bruto yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.

Baca juga: Mudahnya Membuat E-Billing Melalui DJP Online

Tarif dan Penerapan PPh 21

Masih dilasir dari pajak.go.id, berikut ini tarif dan penerapan pajak penghasilan untuk wajib pajak pribadi berdasarkan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan:

1. Pegawai tetap, penerima pensiun bulanan, bukan pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan dalam 1 (satu) tahun dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP).

PKP dihitung berdasarkan sebagai berikut:

  •  Pegawai Tetap: Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp6.000.000,00 setahun atau Rp500.000,00 sebulan); dikurangi iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
  • Penerima Pensiun Bulanan: Penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun (5% dari penghasilan bruto, maksimum Rp2.400.000,00 setahun atau Rp200.000,00 sebulan) dikurangi PTKP.
  • Bukan Pegawai yang memiliki NPWP dan menerima penghasilan secara berkesinambungan: 50% dari penghasilan bruto dikurangi PTKP perbulan.

2. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan yang tidak berkesinambungan.

3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan dikenakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a dikalikan dengan jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah.

4. Pegawai harian, pegawai mingguan, pemagang, dan calon pegawai, serta pegawai tidak tetap lainnya yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan dan uang saku harian yang besarnya melebihi Rp150.000,00 sehari tetapi dalam satu bulan takwim jumlahnya tidak melebihi Rp1.320.000,00 dan atau tidak dibayarkan secara bulanan, maka PPh Pasal 21 yang terutang dalam sehari adalah dengan menerapkan tarif 5% dari penghasilan bruto setelah dikurangi Rp150.000,00 Bila dalam satu bulan takwim jumlahnya melebihi Rp1.320.000,00 sebulan, maka besarnya PTKP yang dapat dikurangkan untuk satu hari adalah sesuai dengan jumlah PTKP sebenarnya dari penerima penghasilan yang bersangkutan dibagi 360. (Baca juga: Kenali SSE Pajak Agar Bayar Lebih Praktis)

5. Pejabat Negara, PNS, anggota TNI/POLRI yang menerima honorarium dan imbalan lain yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah dipotong PPh Ps 21 dengan tarif 15% dari penghasilan bruto dan bersifat final, kecuali yang dibayarkan kepada PNS Gol IId ke bawah, anggota TNI/POLRI Peltu kebawah/ Ajun Insp./Tingkat I ke bawah.

Besar PTKP adalah sebagai berikut:

Penerima PTKP                                                                                                                  Setahun               Sebulan

Untuk diri pegawai                                                                                                         Rp15.840.000,00    Rp1.320.000,00

Tambahan untuk pegawai yang sudah menikah (kawin)                                               Rp1.320.000,00      Rp110.000,00

Tambahan untuk setiap anggota keluarga *) paling banyak 3 (tiga) orang                    Rp1.320.000,00      Rp110.000,00

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut.

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif

Sampai dengan Rp50 juta                                       5%

Di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta      15%

Di atas Rp250 juta sampai dengan Rp500 juta    25%

Di atas Rp500 juta                                                 30%

Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pph 21 Tahun 2018

Nah, untuk Anda yang ingin menghitung pajak penghasilan Pph 21 berikut ini langkah-langkah yang harus dilakukan:

  1. Hitung penghasilan bruto Anda dalam setahun, seperti gaji pokok ditambah dengan tunjangan-tunjangan lainnya.
  2. Hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), sesuai dengan status Anda.
  3. Hitung pengurang lainnya seperti: Tunjangan Biaya Jabatan 5% & Iuran Pensiun 5% dari penghasilan bruto, catatan: Tunjangan Biaya Jabatan Maksimal Rp. 6 juta per tahun, dan Tunjangan Iuran Pensiun maksimal 2,4 juta per tahun.
  4. Hitung Penghasilan netto Anda: Penghasilan Bruto – PTKP – Iuran Jabatan & Pensiun.
  5. Kalikan Penghasilan Netto dengan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku.

Comments are closed.