Cara Menghitung BPHTB dari Proses Jual Beli

All About Money

Bila Anda ingin tahu bagaimana menghitung BPHTB saat melakukan jual beli tanah, yuk cari tahu bersama selengkapnya!  

BPHTB menjadi syarat utama untuk pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan bangunan. Seseorang yang melakukan pembelian tanah dan ingin membalik nama sertifikat diwajibkan untuk membayar sejumlah biaya. Dan besaran biaya ini bergantung salah satunya pada seberapa luas tanah yang dibeli.

Pada kasus jual beli, baik pihak penjual maupun pembeli diwajibkan untuk mengeluarkan biaya. Rumus perhitungannya sudah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk langkah termudahnya adalah menyerahkan semuanya pada PPAT (Petugas Pembuatan Akta Tanah).

Tetapi bila Anda ingin mengetahui lebih dahulu, tidak ada salahnya jika Anda menghitung BPHTB sendiri. Caranya cukup mudah. Anda bisa temukan jawabannya pada ulasan di bawah!

Baca juga: Yuk, Cari Tahu Seputar NJOP untuk Urusan Properti!

Apa yang Dimaksud dengan BPHTB?

Sebelum melakukan perhitungan, ada baiknya Anda mengenal istilah tersebut. BPHTB (Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) adalah bea atau biaya yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memiliki sebuah tanah maupun bangunan. Untuk proses jual beli, bea ini dibebankan pada pembeli dan penjual.

Khusus untuk penjual dibebani PPH senilai lima persen dari hasil penjualan. Sementara pihak pembeli dikenakan biaya perolehan hak atas tanah. Besaran nilainya adalah lima persen dari hasil pembelian.

Biaya ini wajib dibayarkan sebelum melakukan pembuatan sertifikat tanah. Kalau di dalam hal jual beli, pembeli ingin mengubah namanya pada sertifikat tersebut. Sebelum proses ini dilakukan, pembeli diwajibkan untuk membayar bea tersebut.

NPOPTK Tanah yang Dikenai BPHTB

Tanah yang dikenai BPHTB adalah tanah dengan nilai jual di atas NPOPTK (Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Di beberapa daerah, nilai NPOPTK ini akan berbeda-beda. Misalnya di daerah A, NPOPTK sekitar Rp80 juta. Sementara di daerah B sekitar Rp60 juta.

Ketika tanah ini tidak memiliki nilai di atas tersebut, seseorang tidak dikenakan biaya. Hanya saja, kadang nilai transaksi penjualan ini bisa saja melebihi angka sesuai NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak). Makanya, pembeli dan penjual akan terkena biaya tersebut.

Contohnya adalah harga yang ditetapkan pemerintah di suatu daerah untuk satu meter tanah adalah Rp100.000. Tapi kenyataannya, tanah tersebut dibeli seharga Rp200.000. Atau bisa jadi lebih dari itu tergantung kesepakatan yang dicapai antara kedua belah pihak.

Pada praktiknya, NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) ini bisa lebih rendah dari NPOP. Ada juga yang NJOP lebih tinggi dari NPOP. Ini semua tergantung pada situasi yang terjadi di area sekitar tanah dan bangunan.

Untuk mengetahui BPHTB, ini dilihat dari dua kondisi. Ketika NPOP lebih tinggi dari NJOP, perhitungannya mengacu pada nilai transaksi NPOP. Sebaliknya bila lebih rendah dari NJOP, perhitungannya mengacu pada NJOP.

Baca juga: Yuk, Urus Izin Mendirikan Bangunan Anda!

Syarat Mengurusi BPHTB Dari Jual Beli

Sebelum mendatangi kantor PPAT, Anda diwajibkan untuk membawa sejumlah persyaratan. Persyaratan ini dibawa untuk memudahkan proses balik nama sertifikat. Bahkan memudahkan dalam perhitungan biaya yang akan dibayarkan pada kantor pemerintah.

Jika Anda datang ke kantor notaris/PPAT, Anda akan diberitahu informasinya secara lengkap. Tapi kurang lebih syarat yang dibutuhkan adalah sebagai berikut ini:

  1. SSPD BPHTB.
  2. FC (Fotokopi) SPPT PBB.
  3. FC KTP.
  4. FC Struk pembayaran PBB.
  5. FC sertifikat tanah dan akta jual beli.

Pada beberapa kasus, Anda juga diminta untuk melampirkan fotokopi Kartu Keluarga. Dokumen ini dilampirkan untuk memperkuat bukti. Apalagi jika itu berhubungan dengan tanah yang didapatkan dari warisan. Maka dari itu, pastikan bahwa penjualnya melampirkan dokumen resmi tersebut.

Cara Menghitung BPHTB

Perlu diingat bahwa setiap jual beli tanah diwajibkan untuk mengeluarkan biaya. Biaya ini menjadi pendapatan negara yang nantinya bisa dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Kedua pihak diminta untuk mengeluarkan sesuai ketentuan.

Khusus penjual diharuskan untuk mengeluarkan biaya PPH. Dan pembeli wajib mengeluarkan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Lalu, bagaimana cara menghitung biaya yang dibebankan untuk pembeli tersebut?

Rumus perhitungannya sangatlah mudah. NPOP (Nilai Perolehan Objek Pajak) dikurangi dengan NPOPTK. Hasilnya dikalikan dengan lima persen.

Singkatnya, berapa besar uang yang Anda belanjakan untuk mendapatkan tanah perlu dikurangi nilai tidak kena pajak yang ditetapkan pada daerah tersebut. Ketetapannya sudah diatur oleh pemerintah sebagai bagian standar dari penjualan tanah. Anda bisa memeriksanya di undang-undang yang mengatur hal itu semua.

Baca juga: Bingung Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan? Ini Caranya!

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Ilustrasi Perhitungan Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan

Contohnya: Pak Joko membeli tanah seluas 600 meter di Daerah A dari Pak Arif sekitar Rp600 juta. Di daerah tersebut tanah per meternya dijual dengan harga Rp500.000 per merter. Dan tanah yang tidak kena pajaknya di sekitar Rp60 juta. Berapa besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh Pak Joko? Cara menghitungnya adalah sebagai berikut ini:

Luas tanah: 600 meter.

NJOP: Rp500.000 per meter.

Harga yang disepakati antara penjual dan pembeli adalah Rp1.000.000.

NPOPTK: Rp60.000.000

NPOP: 600 x Rp1.000.000 = Rp600.000.000

Dari sini bisa langsung dihitung. Rumusnya adalah 5% x (NPOP-NPOPTK). Yakni 5% x (Rp600.000.000 – Rp60.000.000).

BPHTB = 5 % x Rp540.000.000 = Rp27.000.000

Diketahui dengan jelas kalau Pak Joko wajib mengeluarkan biaya sekitar Rp27 juta kembali untuk mendapatkan tanah tersebut. Tentunya ketika ingin namanya melekat pada sertifikat tanah tersebut.

Demikianlah caranya menghitung biaya sebelum membalik nama sertifikat tanah dari pihak penjual. Untuk mempermudah segala urusan, Anda bisa menyerahkan pada PPAT. Tapi jika Anda ingin menghitungnya sendiri, Anda bisa gunakan rumus BPHTB di atas.

Comments are closed.