Pahami Konversi Valuta Asing ke Rupiah dengan Kurs KMK

All About Money

Kurs KMK dipakai sebagai nilai konversi bagi berbagai pajak valuta asing. Nilai tersebut kemudian digunakan untuk menerbitkan faktur pajak.

Kurs Menteri Keuangan atau biasa disebut juga dengan kurs pajak merupakan nilai kurs yang dipakai sebagai dasar pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), pajak ekspor dan Pajak Penghasilan (PPh).

Kurs KMK ini ditetapkan karena untuk pelunasan bea masuk PPN barang dan jasa, PPnBM, pajak ekspor dan PPh atas pemasukan barang yang diterima dalam mata uang dollar Amerika Serikat (AS) harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah.

Selain itu, hutang pajak yang berhubungan dengan PPN barang dan jasa serta PPnBM atas barang mewah, pajak ekspor dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, juga harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah.

Baca juga: Penyebab dan Dampak Melemahnya Rupiah di Kurs BI

Kegunaan Kurs KMK

Mengenal Kurs KMK

Untuk keperluan pelunasan bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Pajak Penghasilan atas Pemasukan Barang, Utang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Keluar, dan Penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah. Oleh karena itu, kebijakan penetapan nilai Kurs KMK Terbaru perlu dilakukan sebagai dasar pelunasan berbagai kewajiban yang tersebut.

Kurs Pajak merupakan kurs yang dikonversi dari mata uang asing ke mata uang rupiah. Kementerian Keuangan Indonesia menjelaskan kurs pajak digunakan sebagai dasar pelunasan antara lain:

  • Dasar Pelunasan Bea Masuk
  • Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Pajak Ekspor
  • Pajak Penghasilan

Waktu Penggunaan Kurs KMK

Wajib Pajak yang bertransaksi dengan mata uang asing seringkali merasa bingung ketika akan membayar pajak, kurs mana yang digunakan untuk keperluan pajak, apakah harus menggunakan Kurs Menteri Keuangan atau Kurs Tengah Bank Indonesia (KTBI).

Kurs Menteri Keuangan atau yang sering disebut juga sebagai Kurs Pajak digunakan hanya untuk transaksi yang berkaitan dengan perpajakan, seperti pembuatan faktur pajak serta laporan pajak untuk kantor pajak. Sedangkan Kurs Tengah Bank Indonesia (KTBI) digunakan sebagai nilai tukar dalam closing pembukuan akuntansi. Kurs tersebut ditentukan dengan menghitung nilai rata-rata kurs beli dan kurs jual.

Kurs Pajak dan Kurs Tengah Bank Indonesia memiliki keterkaitan satu sama lain. Kaitannya ketika akan melakukan pencatatan dan pembukuan. Ketika terjadi transaksi dalam mata uang asing, semua mata uang asing dikonversi ke dalam mata uang Rupiah menggunakan kurs pajak, sedangkan nilai transaksi total dikonversi menggunakan kurs tengah BI. Keduanya dicatat kedalam pembukuan, ditambah akun laba atau rugi selisih kurs yang diperoleh dari selisih nilai transaksi kurs tengah BI dengan nilai transaksi kurs bank yang digunakan sebenarnya.

Cara Penggunaan Kurs Menteri Keuangan

Mengenal Kurs KMK

Jika transaksi yang dilakukan dalam valuta uang asing, maka kurs mata uang asing yang digunakan adalah kurs pajak mingguan yang diatur dalam peraturan Kementerian Keuangan pada tanggal terjadinya transaksi.

Contohnya, wajib pajak akan menerbitkan faktur pajak dalam mata uang asing maka harus diisi juga nilai Rupiah yang berasal dari konversi nilai transaksi dalam mata uang asing dengan kurs pajak yang berlaku pada tanggal dibuatnya faktur pajak.

Contoh lainnya, apabila wajib pajak ingin melakukan pembayaran pajak ke bank dari transaksi mata uang asing, maka nilai Rupiah yang disetor ke bank adalah hasil perkalian antara nilai mata uang asing dengan kurs mingguan pajak.

Baca juga: Jenis Nilai Tukar Rupiah Sebelum Transaksi

Dasar Hukum Kurs Menteri Keuangan

Dasar hukum penggunaan Kurs Menteri Keuangan ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2012 yang merupakan panduan teknis pelaksanaan Undang-Undang (UU) PPN dan PPnBM.

Dalam PP Nomor 1 Tahun 2012 pada Pasal 14 disebutkan bahwa untuk transaksi yang penghitungan besarnya PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang, harus dikonversi ke dalam mata uang rupiah. Transaksi yang dimaksud antara lain:

  • Impor Barang Kena Pajak (BKP)
  • Penyerahan BKP
  • Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
  • Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean
  • Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean

Kelima jenis transaksi ini berdasarkan peraturan yang berlaku harus dikonversi ke dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini disebut Kurs Menteri Keuangan atau kurs pajak.

Penetapan Kurs Menteri Keuangan bukan tanpa dasar, adapun penetapannya melalui beberapa proses perubahan undang-undang yang didukung oleh Peraturan Menteri Keuangan sebai berikut.

Penetapan Kurs Menteri Keuangan

Kurs Menteri Keuangan untuk transaksi-transaksi yang menggunakan mata uang asing ini ditetapkan setiap pekan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK). KMK mengenai kurs Menteri Keuangan ini pertama kali ditetapkan September 2000 silam, melalui KMK Nomor 651/KMK.1/2000.

Kurs Menteri Keuangan ini memuat nilai tukar mingguan untuk 25 mata uang asing, antara lain:

  • Dollar Amerika Serikat (USD)
  • Dollar Australia (AUD)
  • Dollar Kanada (CAD)
  • Kroner Denmark (DKK)
  • Dollar Hongkong (HKD)
  • Ringgit Malaysia (MYR)
  • Dollar Selandia Baru (NZD)
  • Kroner Norwegia (NOK)
  • Poundsterling Inggris (GBP)
  • Dollar Singapura (SGD)
  • Kroner Swedia (SEK)
  • Franc Swiss (CHF)
  • Yen Jepang (JPY)
  • Kyat Myanmar (MMK)
  • Rupee India (INR)
  • Dinar Kuwait (KWD)
  • Rupee Pakistan (PKR)
  • Peso Philipina (PHP)
  • Riyal Saudi Arabia (SAR)
  • Rupee Sri Lanka (LKR)
  • Bath Thailand (THB)
  • Dollar Brunei Darussalam (BND)
  • Euro (EUR)
  • Yuan Renminbi (CNY)
  • Won Korea (KRW)

Sementara, untuk transaksi yang menggunakan mata uang asing di luar dari 25 mata uang yang tertera dalam kurs Menteri Keuangan, tetap harus dikonversi ke mata uang rupiah. Caranya adalah dengan mengkonversikannya dengan dollar AS sesuai dengan kurs spot. Baru setelah itu dikonversikan ke dalam rupiah dengan menggunakan Kurs Menteri Keuangan.

Pengaruh Kurs E-Faktur

Mengenal Kurs KMK

Sebelumnya telah disebutkan bahwa fungsi kurs Menteri Keuangan adalah untuk mengonversikan seluruh transaksi yang menggunakan mata uang asing ke rupiah. Jika melihat tujuannya yang memang untuk aspek perpajakan, maka Kurs Menteri Keuangan ini tentu berpengaruh bagi pembuatan faktur pajak, yang notabene merupakan bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Dengan diharuskannya melakukan konversi ke mata uang rupiah, maka tampilan faktur pajak dalam e-Faktur menjadi lebih simple.

Apabila Anda salah satu pengusaha yang mendapatkan keuntungan dalam bentuk mata uang asing, jangan lupa untuk mengonversi nilai mata uang asing ke kurs ini sebagai proses pembayaran pajak Negara.

Baca juga: Tips Mempertahankan Bisnis dari Gempuran Nilai Dollar

Comments are closed.