Mengenal Lebih Dalam PPh Pasal 23

All About Money

PPh Pasal 23 adalah salah satu pasal yang mengatur pajak penghasilan. Memahami pasal satu ini membuat Anda paham seputar pajak penghasilan lebih dalam.

Sebagai warga negara yang baik, sudah seharusnya kita membayar dan memahami ketentuan pajak yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini tak lain untuk memajukan tanah air, baik dari segi infrastruktur dan lainnya. Dari sekian banyak pajak yang berlaku, pajak yang perlu diperhatikan oleh setiap orang yang bekerja atau berpenghasilan adalah pajak penghasilan atau biasa disingkat PPh.

PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Jadi, setiap orang yang memiliki penghasilan, baik gaji maupun hasil usaha, wajib membayar pajak satu ini. Sejatinya, pajak penghasilan dibagi menjadi 5 pasal, yakni 21, 22, 23, 24, dan 25. Nah, kali ini, mari kita lihat lebih dalam seputar pasal 23. Mungkin masih banyak dari Anda yang belum paham dan bahkan belum tahu seputar pasal ini.

Baca juga: Siapa Bilang Menghitung Pajak Penghasilan Itu Ribet?

Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita lihat secara rinci seputar PPh Pasal 23 di bawah ini!

Penjelasan Tentang PPh Pasal 23

Mengutip dari situs pajak.go.id, pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Biasanya, pajak satu ini dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan pajak pasal ke-3 ini. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Baca juga: Cara Lapor Pajak Online SPT dengan E-Filling

Pemotong dan Penerima PPh Pasal 23

Sejatinya, pajak yang kita bayarkan sudah dipotong oleh pihak yang berwenang. Dan tentunya, pajak tersebut dialokasikan pada penerima yang pantas. Untuk mengetahui siapa saja yang berhak memotong dan pihak penerima penghasilan yang terkena potongan PPh 23, Anda bisa melihat daftar di bawah ini:

Pemotong PPh Pasal 23

  1. Badan Pemerintah.
  2. Subjek Pajak Badan dalam negeri.
  3. Penyelenggaraan kegiatan.
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT).
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya: Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Serta, orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

  1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri dalam hal ini bisa orang pribadi atau badan.
  2. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Jenis Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 23

Secara umum, hampir semua penghasilan bisa dikenakan ketentuan PPh Pasal 23. Rincian detailnya bisa dilihat di bawah ini:

  1. Dividen.
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
  3. Royalti.
  4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan, yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
  5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh.
  6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Baca juga: Sudah Tahu Apa Itu Pemeriksaan Pajak?

Jenis Penghasilan yang Tidak Terkena PPh Pasal 23

Pasal satu ini pada pajak penghasilan juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar berikut ini:

  1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank.
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
  • Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
  • Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang disetor;
  • Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
  • Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
  • Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Tarif dan Objek PPh Pasal 23

Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam pasal pajak penghasilan ini, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15 dan 2 persen tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena pajak penghasilan pasal 23 yang berlaku di Indonesia, di antaranya:

  1. Dikenakan 15 persen dari jumlah bruto atas:
  • Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
  • Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  1. Dikenakan 2 persen dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
  2. Dikenakan 2 persen dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
  3. Dikenakan 2 persen dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya, misalnya: Jasa penilai, aktuaris, akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan, perancang, pengeboran di bidang migas kecuali yang dilakukan BUT, penunjang di bidang penambangan migas, penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas, penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, dan penebangan hutan.
  4. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100 persen lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23
  5. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:
  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
  • Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
  • Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis);
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga)

Sekali lagi, sebagai warga Negara yang baik dan ingin memajukan Indonesia, penjelasan di atas sudah seharusnya kita pahami agar tidak ada lagi kesalahan perihal pajak penghasilan yang kita terima yang sudah diatur pada PPh Pasal 23.

Comments are closed.