Mengenal Lebih Jauh Mengenai Pajak Bumi dan Bangunan

All About Money

Jangan hanya sekadar membayarnya saja, tetapi Anda juga harus memahami lebih jauh tentang pajak bumi dan bangunan di Indonesia, seperti undang-undang yang mengatur tentang pajak tersebut dan juga cara mendaftar pajak tersebut.

Apa itu pajak bumi dan bangunan? Mungkin untuk sebagian orang, istilah ini belum familiar ditelinga, tetapi sebagai warga negara Indonesia yang baik, Anda perlu tahu dan memahami apa itu pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan atau yang disingkat dengan PBB adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi yang lebih baik bagi orang atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat dari padanya.

Semula, PBB diatur oleh Undang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun, seiring perkembangannya, PBB sektor pedesaan dan perkotaan diubah menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Oleh karena itu, kewenangan pemungutan PBB wilayah Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) telah diserahkan ke pemerintah kabupaten/kota, sedangkan PBB sektor Pertambangan, Perhutanan, dan Perkebunan (PBB P3) masih berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak.

Jika dilihat dari sifatnya, PBB merupakan pajak yang bersifat kebendaan, yaitu besaran pajak terutang ditentukan dari keadaan objek bumi dan/atau bangunan, tetapi keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Contoh objek bumi, sawah, kebun, tanah, pekarangan, tambang, ladang, dan masih banyak lagi. Sedangkan contoh objek bangunan, seperti tumah tinggal, bangunan usaha, gedung bertingkat, kolam renang, jalan tol, dan masih banyak lagi.

Cara Mendaftarkan Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas mengenai objek pajak bumi dan bangunan, sekarang waktunya Anda mendaftar objek pajak bumi dan bangunan yang bisa dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) yang wilayah kerjanya meliputi letak objek pajak yang akan Anda daftarkan. Untuk mempercepat proses pendaftaran, sesampainya di sana, mintalah formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) yang sudah tersedia secara gratis di KPP dan KP2KP setempat. Sebelum melakukan pendaftaran, berikut ini beberapa hak dan kewajiban yang harus Anda ketahui.

Hak-Hak Mendaftarkan Objek Pajak ke KPP dan KP2KP

  1. Anda berhak mendapatkan formulir SPOP secara GRATIS pada KPP, KP2KP, atau tempat lain yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.
  2. Anda berhak mendapatkan penjelasan, keterangan seputar tata cara pengisian ataupun penyampaian kembali SPOP pada KPP atau KP2KP setempat.
  3. Anda berhak mendapatkan tanda terima pengembalian SOPO dari KPP atau KP2KP setempat.
  4. Jika terdapat kesalahan dalam pengisian, Anda berhak melakukan perbaikan atau mengisi ulang SPOP. Namun, perbaikan ini juga harus disertai dengan fotokopi bukti sah sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.
  5. Sebagai tanda atas kuasa wajib pajak untuk mengisi serta menandatangani SPOP, Anda juga berhak menunjuk pihak lain selain pegawai DJP dengan syarat melampirkan surat kuasa khusus yang disertai meterai.
  6. Hak terakhir, Anda bisa mengajukan permohonan secara tertulis soal penundaan penyampaian SPOP asalkan tidak melampaui batas waktu dan menyebutkan alasan-alasan yang sah.

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Kewajiban Mendaftarkan Objek Pajak ke KPP dan KP2KP

Setelah penjelasan seputar hak yang bisa Anda dapatkan, kini saatnya penjelasan seputar kewajiban yang harus dilakukan ketika mendaftarkan objek pajak ke KPP dan KP2KP.

  1. Anda harus mendaftarkan objek pajak dengan mengisi SPOP yang sudah tersedia.
  2. Dalam pengisian SPOP, informasi yang disampaikan harus jelas, benar, dan lengkap. Jangan sampai data-data yang Anda sampaikan sulit dibaca sehingga menimbulkan salah tafsir. Jika sudah selesai, jangan lupa juga untuk menandatangi SPOP tersebut dan juga melampirkan surat kuasa khusus jika proses pengisian/pengurusan SPOP dikuasakan kepada orang lain.
  3. Setelah selesai diisi, jangan juga untuk memberikan atau menyampaikan kembali SPOP tersebut ke KPP Pratama atau KP2KP setempat paling lambat 30 hari setelah formulir SPOP diterima.
  4. Jika ada perubahan data, Anda wajib melaporkan perubahan atas data objek pajak ke KPP Pratama atau KP2KP setempat dengan mengisi ulang SPOP sebagai perbaikan SPOP yang salah. Dalam melakukan perubahan, jangan lupa untuk melampirkan beberapa dokumen pendukung seperti, Fotokopi sertifikat tanah, akta jual beli tanah, dan lain sebagainya.

Tidak Termasuk Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Rupanya, tidak semua objek bumi dan bagunan dikenakan PBB, lho. Hanya objek bumi dan bangunan yang memiliki kreteria khusus sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Berikut ini daftar kriteria tersebut:

  1. Objek bumi dan bangunan yang digunakan semata-mata untuk kepentingan umum, seperti tempat untuk ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, kebudayaan nasional, dan kepentingan lain yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan.
  2. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan hal tersebut.
  3. Objek bumi dan bangunan merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggemkbalaan yang dikuasai suatu desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak.
  4. Digunakan untuk perwakilan diplomatik, konsultan berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
  5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

Comments are closed.