OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Pelindung Masyarakat

All About Money

Jika Anda sering melihat berita ekonomi, Anda mungkin tidak lagi asing dengan istilah OJK. Ini singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi, apakah Anda tahu apa fungsi lembaga yang satu ini?

Secara umum, lembaga ini memberikan proteksi kepada masyarakat. Bisa dikatakan lembaga inilah yang mengawasi perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, leasing, dan lain sebagainya.

Lalu, bagaimana bentuk proteksi yang diberikan?

Anda mungkin pernah dengar ada beberapa perusahaan investasi yang ternyata menipu masyarakat yang menginvestasikan uang mereka di perusahaan tersebut. Maraknya kasus seperti itu, peran OJK sangat diperlukan.

Sekarang, lembaga keuangan yang menjalankan bisnis dalam bentuk apa pun harus terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan. Dengan terdaftarnya perusahaan tersebut, masyarakat bisa lebih tenang. Jika ternyata terjadi kesalahan, masyarakat tidak akan dirugikan.

Jadi, sudah jelas kan bagaimana OJK melindungi masyarakat?

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Fintech Lending di Indonesia

Latar Belakang Berdirinya OJK

Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, lembaga ini bertugas agar memberikan perlindungan kepada masyarakat jika mereka melakukan kerja sama dengan sebuah perusahaan finansial.

Namun, bukan itu saja yang lembaga ini lakukan. Selain memberikan perlindungan, lembaga ini juga membuat peraturan keuangan yang harus diikuti oleh semua perusahaan finansial, mulai dari perbankan, leasing, investasi, asuransi, dan lain sebagainya.

Hal ini dilakukan karena dulu belum ada lembaga yang bisa mencegah perusahaan tersebut melakukan penipuan kepada masyarakat. Padahal, perusahaan jasa keuangan berkembang begitu dinamis.

Dulu, mungkin yang disebut dengan perusahaan jasa finansial hanya berupa perbankan. Sekarang ini, ada banyak sekali bentuk perusahaan sejenis, mulai dari koperasi, asuransi, investasi, leasing, dan yang terbaru adalah fintech atau financial technology.

Dengan perubahan yang begitu dinamis, OJK juga dituntut untuk mengikuti perkembangan tersebut. Peraturan harus terus diperbaharui sesuai dengan perubahan yang ada. Tidak lagi ini diperlukan agar ada fairness antara pemilik perusahaan tersebut dengan masyarakat. Hingga pada akhirnya, perusahaan jasa ini bisa menyelenggarakan bisnis dengan sangat baik. Masyarakat bisa lebih tenang.

Selama ada lembaga Otoritas Jasa Keuangan, kasus penipuan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut relatif turun. Pasalnya, tidak semua perusahaan bisa memenuhi syarat yang ditetapkan. Padahal ini menjadi salah satu syarat perusahaan bisa menjalankan bisnisnya.

Namun, kasus penipuan tetap masih ada. Kasus menurun tapi satu atau dua kasus tetap terjadi. Hal ini ternyata disebabkan ketidaktahuan masyarakat mengenai lembaga dari pemerintah tersebut. Sering kali masyarakat tidak mengecek apakah perusahaan finansial sudah terdaftar di lembaga tersebut atau tidak.

Untuk itu, masyarakat diharapkan pro-aktif untuk mengecek apakah perusahaan tersebut sudah terdaftar di lembaga milik pemerintah tersebut atau tidak. Jika tidak, sebaiknya mereka tidak berbisnis dengan perusahaan tersebut.

Baca juga: Melihat Lebih Dalam Seputar Kategori Perusahaan Multifinance

Apa Saja Peran Utama Lembaga OJK?

Setelah mengetahui penjelasan mengenai lembaga Otoritas Jasa Keuangan di atas, setidaknya lembaga ini memiliki tiga peran utama, yaitu:

Membuat Peraturan

Ini peran paling utama yang harus dilakukan oleh OJK. Lembaga ini harus membuat peraturan yang berkaitan dengan perusahaan jenis ini. Dengan tujuan, agar semua perusahaan finansial yang ada di Indonesia menjalankan bisnis dengan baik tanpa ada yang dirugikan.

Melakukan Pengawasan

Setelah membuat peraturan, OJK juga perlu melakukan pengawasan. Semua perusahaan yang ada di Indonesia diawasi oleh mereka. 

Melakukan Penindakan

Perusahaan yang melanggar peraturan atau bahkan terbukti melakukan penipuan akan ditindak. Tindakan yang diambil bisa saja hingga izin perusahaan akan dicabut.

Secara umum, tiga peran itu yang dijalankan oleh lembaga ini. 

Peraturan Baru OJK Mengenai Fintech

Perusahaan keuangan terbaru saat ini adalah Fintech. Ini singkatan dari Financial Technology. Pada dasarnya, ini sama seperti perusahaan finansial lainnya. Hanya saja, mereka menggunakan teknologi modern yang berbasis internet. 

Fintech ini kabarnya bakal menggantikan perusahaan konvensonial seperti bank, jasa pinjam meminjam uang, dan lain sebagainya. Orang tidak perlu lagi datang ke kantor. Anda hanya perlu mengakses situs atau aplikasi dari perusahaan Fintech. Anda bisa membeli produk yang ditawarkan dari smartphone.

Akan tetapi, muncul keresahan. Beberapa orang tertipu. Ternyata, ada Fintech penipu. Selain itu, karena belum ada peraturan, perusahaan Fintech ini menjalankan bisnis tanpa ada guideline dari pemerintah.

Di sinilah OJK muncul. Sekarang, sudah ada peraturan yang dibuat oleh lembaga Otoritas Jasa Keuangan untuk Fintech.

Ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh Fintech. Pastinya, semua Fintech harus mendaftarkan diri. Kemudian, lembaga akan melakukan regulatory sandbox. Ini semacam proses untuk menentukan apakah Fintech laik untuk menjalankan bisnis atau tidak.

Baca juga: Produk Bank yang Paling Banyak Digunakan Saat Ini

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Biasanya, proses regulatory sandbox dilakukan selama satu tahun. Setelah proses ini selesai, lembaga yang mengurus tentang jasa keuangan ini akan memberikan penilaian, berupa status direkomendasikan, perlu perbaikan, atau tidak direkomendasikan.

Dengan demikian, Fintech yang terdaftar sudah dipastikan memiliki sistem yang bagus. Sehingga masyarakat tidak perlu takut untuk berbisnis dengan Fintech tersebut.

Meskipun demikian, tetap saja masyarakat diharapkan hati-hati jika berbisnis dengan perusahaan finasial, entah konvensional maupun yang menggunakan teknologi atau Fintech. Sebab bagaimanapun juga, masyarakat harus mengerti aturan keuangan.

Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui keuntungan yang didapatkan tanpa memahami kewajiban yang harus dilakukan ketika berbisnis dengan perusahaan keuangan. Terutama ketika mereka menaruh uang untuk investasi.

Hingga kini, masih banyak masyarakat yang tidak mengerti detail isi MoU dengan perusahaan investasi. Ingatlah untuk selektif dan memilih perusahaan yang telah terdaftar dan memiliki lisensi resmi OJK agar uang yang Anda investasikan benar-benar aman.

(Sumber foto: Otoritas Jasa Keuangan – Wakil Ketua Dewan Komisioner Nurhaida saat Memimpin Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri Anggota Dewan Komisioner beserta Pejabat dan Pegawai OJK di Jakarta, 1 Juni 2019. https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/foto-kegiatan/View-Album.aspx?AlbumID=1215)

Comments are closed.