Sudah Tahu Apa Itu Pemeriksaan Pajak?

All About Money

Apa yang Anda tahu mengenai pemeriksaan pajak? Apakah masih berpikir pemeriksaan pajak itu mimpi buruk dan dekat dengan konotasi negatif?

Di Indonesia, sistem perpajakan yang digunakan adalah sistem self-assessment. Dengan kata lain, sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasar peraturan perpajakan yang berlaku.

Mau tak mau, efektivitas sistem ini terlaksana dengan benar akan sangat bergantung pada tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, apakah selama ini Anda sudah menjadi wajib pajak yang patuh?

Jika Anda merupakan wajib pajak yang kurang patuh, maka bersiaplah masuk dalam daftar prioritas pemeriksaan oleh aparat Direktur Jenderal Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui pemeriksaan pajak, DJP telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-15/PJ/2018 tentang Kebijakan Pemeriksaan Pajak.

Baca juga: Berikut Fungsi Pajak yang Perlu Diketahui

Mau tahu lebih jauh mengenai apa itu pemeriksaan pajak? Yuk, kita cari tahu bersama!

Pemeriksaan Pajak Adalah…

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 25 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tujuan Pemeriksaan Pajak untuk…

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Pajak merupakan pihak yang menjalankan pemeriksaan pajak. Nah, Dirjen pajak ini punya dua tujuan. Pertama, untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kedua, dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Untuk tujuan pertama, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

  1. Wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
  2. Menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
  3. Menyampaikan SPT yang menyatakan rugi.
  4. Tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran.
  5. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya; atau
  6. Menyampaikan Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan WP yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Baca juga: Solusi Mudah bagi Anda yang Telat Lapor SPT Tahunan Pajak

Untuk tujuan kedua, pemeriksaan pajak dilakukan dalam hal:

  1. Pemberian NPWP secara jabatan.
  2. Penghapusan NPWP.
  3. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan PKP.
  4. Wajib pajak mengajukan keberatan.
  5. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Netto.
  6. Pencocokan data dan atau alat keterangan.
  7. Penentuan WP berlokasi di daerah terpencil.
  8. Penentuan satu atau lebih tempat terutang PPN.
  9. Pemeriksaan dalam rangka penagihan pajak.
  10. Penentuan saat produksi dimulai atau memperpanjang jangka waktu kompensasi kerugian sehubungan dengan pemberian fasilitas perpajakan.
  11. Memenuhi permintaan informasi dari negara mitra Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda.

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Dapatkah Wajib Pajak Menolak Diperiksa?

Berdasarkan pasal 6 UU KUP, wajib pajak dapat menolak pemeriksaan dengan menandatangani surat pernyataan penolakan dan pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.

Nah, sekarang sedikit banyak Anda telah tahu apa itu pemeriksaan pajak, tujuan, dan bagaimana Anda sebagai wajib pajak bila ingin menolak diperiksa. Tidak akan menjadi mimpi buruk lagi, kan?

Comments are closed.