Tax Amnesty sebagai Upaya Pengembalian Pajak Negara

All About Money

Berbagai pelanggaran perpajakan membuat Indonesia mengadakan kebijakan Tax Amnesty sebagai upaya pengampunan pajak demi meningkatkan kesadaran wajib pajak.

Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya dibayar dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Dalam undang-undang ini juga disebutkan, wajib pajak hanya perlu mengungkap harta dan membayar tebusan pajak sebagai pajak pengampunan atas harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan.

Jadi, Amnesti Pajak adalah sarana bagi pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak serta kepatuhan wajib pajak. Amnesti Pajak merupakan kebijakan yang sering diterapkan banyak negara, tak terkecuali Indonesia. Untuk mengenal lebih dalam mengenai Amnesti Pajak ini, berikut pemaparannya untuk Anda.

Baca juga: Undang-Undang Tax Amnesty dan Pro-Kontra di Sekitarnya

Tujuan Umum Tax Amnesty

mengenal tax amnesty

bapenda.jabarprov.go.id

Di dunia, ada beberapa negara yang pernah menerapkan pengampunan pajak selain Indonesia di antaranya Australia, Belgia, Kanada, Jerman, Yunani, Italia, Portugal, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, dan Amerika Serikat. Amnesti pajak dilakukan untuk menarik uang dari para wajib pajak yang disinyalir menyimpan secara rahasia di negara-negara bebas pajak.

Dengan tersimpannya uang di negara-negara bebas pajak tersebut, hilang pula potensi penerimaan negara dari pajak.  Oleh karena itu, untuk menarik hati para wajib pajak, pemerintah menerapkan program Amnesti Pajak dengan harapan para wajib pajak yang menyimpang uang mereka di luar negeri dapat mengalihkan simpanannya ke dalam negeri. Dengan demikian, pemasukan negara dari pajak dapat meningkat dan dapat berkontribusi secara siginfikan terhadap pembangunan ekonomi dalam negeri.

Tujuan Tax Amnesty di Indonesia

Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk menghasilkan penerimaan pajak yang belum atau kurang bayar. Selain itu, dengan adanya Amnesti Pajak diharapkan wajib pajak menjadi lebih taat pajak, dan pengawasan terhadap kekayaan pribadi menjadi lebih efektif dan akurat.

Selengkapnya, beberapa tujuan pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

Meningkatkan Pemasukan Negara dari Pajak

Pajak merupakan sumber pemasukan utama pemerintah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat umum. Dengan adanya Amnesti Pajak maka diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Mendorong Repatriasi Modal dan Aset

memahami tax amnesty

Pengampunan pajak juga bertujuan untuk membangun kesadaran dan kejujuran wajib pajak untuk melaporkan harta kekayaannya secara sukarela. Dengan demikian, diharapkan modal atau kekayaan para wajib pajak yang berada di luar negeri akan kembali ke Indonesia sehingga berdampak pada perbaikan perekonomian di dalam negeri.

Transisi Menuju Sistem Perpajakan yang Baru

Amnesti Pajak dapat dijustifikasi ketika pengampunan pajak dipakai sebagai alat transisi dari sistem perpajakan yang lama ke sistem perpajakan yang baru.

Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak

Dengan memberikan pengampunan pajak kepada wajib pajak yang selama ini tidak atau belum membayar pajak, maka diharapkan dikemudian hari wajib pajak tersebut tidak dapat lagi menghindar dari kewajibannya membayar pajak.

Manfaat

Pengampunan pajak pada dasarnya memberikan keuntungan dan manfaat bagi wajib pajak. Adapun beberapa manfaat pengampunan pajak adalah sebagai berikut:

  • Bagi wajib pajak, pengampunan pajak terutang yang berlum diterbitkan ketetapan pajak tidak akan dikenakan sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan.
  • Bunga atau denda untuk kewajiban perpajakan akan dihapuskan dalam masa pajak.
  • Tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan atas kewajiban perpajakan dalam masa pajak.
  • Penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan, dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

Baca juga: Mengenal Sayonara Tax dan Manfaatnya

Sistem di Indonesia

Pengampunan pajak di Indonesia dilakukan melalui tiga periode, periode pertama pengampunan pajak berlangsung dari 28 Juni 2016 hingga 30 September 2016, dilanjutkan periode kedua yang mulai dari 1 Oktober 2016 hingga 31 Desember 2016.

Periode ketiga dan terakhir dari kebijakan ini berlangsung pada 1 Januari 2017 hingga 31 Maret 2017. Pengampunan pajak adalah kesempatan bagi wajib pajak untuk membayar pajak dengan jumlah tertentu termasuk penghapusan bunga dan dendanya tanpa takut akan dipidana.

Pemerintah memberikan beberapa kemudahan kepada wajib pajak yang ingin mengikuti program Amnesti Pajak. Kemudahan-kemudahan yang diberikan berupa tarif pajak yang rendah dan beberapa fasilitas seperti:

  • Dihapuskannya sanksi administratif,
  • Ditiadakannya pemeriksaan pajak untuk penindakan dengan tujuan pidana,
  • Penghapusan segala pajak-pajak yang terutang,
  • Penghentian pemeriksaan pajak bagi yang sedang diperiksa,
  • Tidak dikenakannya PPh Final untuk pengalihan harta berupa saham, bangunan, atau tanah.

Khusus bagi wajib pajak yang menyimpan hartanya di negara lain, mereka harus merepatriasi hartanya atau menyalurkan hartanya yang selama ini tersimpan di luar untuk diinvestasikan di Indonesia selama tiga tahun.

Investasi tersebut dapat berbentuk obligasi BUMN, investasi keuangan pada bank dalam negeri, obligasi perusahaan-perusahaan dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah atau badan usaha sebagai investasi pada pembangunan infrastruktur, obligasi lembaga pembiayaan pemerintah, dan investasi lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Intinya, mereka diwajibkan untuk investasi pada saluran-saluran sah yang telah disediakan pemerintah. Selain itu, setelah surat keterangan atas harta-harta itu terbit, wajib pajak selama 3 tahun tidak diperbolehkan menginvestasikan kembali hartanya ke luar negeri.

Sanksi Bagi Peserta yang Tidak Jujur

pengampunan pajak memang sangat menguntungkan bagi wajib pajak terutama wajib pajak yang menunggak pajak dalam jumlah luar biasa.

Walau begitu, wajib pajak diharapkan untuk jujur dalam pelaporan pada masa-masa Amnesti Pajak. Beberapa hal berikut dapat membuat wajib pajak terkena sanksi setelah periode Amnesti Pajak berakhir:

  • Wajib pajak yang memberikan laporan palsu atas harta yang dimilikinya.
  • Pengenaan sanksi sebesar 200% dari pajak penghasilan untuk penemuan harta dari wajib pajak yang masih menyimpan harta atau penghasilannya dengan cara-cara manipulatif setelah dia melaporkan pada masa pengampunan pajak.
  • Penemuan harta yang tidak dilaporkan dari wajib pajak yang tidak mengikuti program Amnesti Pajak sehingga harta tersebut ditambahkan langsung sebagai penghasilan serta dikenakan tambahan sanksi tidak mengikuti pengampunan pajak.

Cara Mendaftar Sebagai Peserta

memahami tax amnesty

Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri sebagai peserta Amnesti Pajak berikut ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan:

  • Wajib Pajak datang ke kantor pelayanan pajak dan mengisi formulir permohonan Amnesti Pajak, jangan lupa untuk membawa beberapa dokumen seperti KTP, dan NPWP.
  • Setelah itu Wajib Pajak mengisi surat pernyataan harta dan membayar uang tebusan ke bank yang telah ditunjuk atau bank persepsi.
  • Lalu Wajib Pajak kembali ke kantor pajak untuk menyerahkan bukti bayar uang tebusan beserta surat pernyataan harta, dari sana nanti WP akan mendapatkan tanda terima surat pernyataan
  • Kemudian Wajib Pajak akan mendapatkan Surat Keterangan (SK) dari kementerian yang menyebutkan bahwa Anda telah resmi mengikuti pengampunan pajak, SK tersebut akan diterima selama 10 hari sejak Anda menyerahkan SP ke kantor pelayanan pajak.

Dengan adanya program pengampunan pajak di Indonesia bukan berarti Anda tidak berkewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Anda tetap wajib menunaikan kewajiban Anda sebagai warga Negara yang baik.  Jadi, sudahkan Anda menunaikan kewajiban dalam membayar pajak di tahun ini?

Baca juga: Inilah Poin-Poin Penting dalam Undang Undang Tax Amnesty yang Perlu Anda Ketahui

Comments are closed.