Mengenal Badan Pengurus Permodalan RI, BKPM

Berita

Berperan sebagai fasilitator sekaligus advokat permodalan, BKPM menjadi badan penting yang mendukung perkembangan investasi Negara.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Badan ini diberikan mandat untuk mendorong investasi langsung, sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Investasi yang dimaksud adalah investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu caranya melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, tetapi juga menjadi fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan November 2014, badan koordinasi ini dipimpin oleh Franciscus M. A. Sibarani atau biasa dikenal sebagai Franky Sibarani. Dan per tanggal 27 Juli 2016, pimpinan kembali diganti menjadi Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Badan koordinasi modal ini didirikan sejak tahun 1973, berfungsi menggantikan tugas yang diemban oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, badan ini berubah menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Baca Juga: Bisnis Rental Mobil dengan Modal Kecil Tapi Menguntungkan

Badan pemerintah ini juga diamanatkan untuk menjadi badan advokasi bagi para investor, salah satunya adalah menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. Hal ini untuk mengundang masuknya penanaman modal asing di Indonesia.

Fungsi BKPM

Fungsi BKPM

Setelah statusnya dikembalikan menjadi kementerian, badan satu ini memiliki fungsi melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penjabaran fungsi-fungsinya sebagai berikut.

  • Mengkaji dan mengusulkan perencanaan penanaman modal nasional.
  • Melakukan Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal.
  • Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
  • Menetapkan norma, standar, dan prosedur dalam pelaksanaannya kegiatan pelayanan penanaman modal.
  • Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal daerah dengan pemberdayaan badan usaha.
  • Membuat pemetaan penanaman modal di Indonesia.
  • Melakukan Koordinasi dan pelaksanaan untuk kegiatan promosi dan kerjasama penanaman modal.
  • Melakukan upaya dan fungsi pengembangan sektor usaha dalam penanaman modal melalui kegiatan-kegiatan pembinaan penanaman modal. contohnya yaitu upaya dalam meningkatkan daya saing, kemitraan, menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang terbuka dan seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
  • Melakukan upaya dan fungsi pembinaan pada kegiatan penanaman modal, memberikan upaya bantuan untuk menyelesaikan berbagai hambatan dan melakukan konsultasi masalah yang tengah dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
  • Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu.
  • Koordinasi Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) yang melakukan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia atau di luar negri.
  • Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal.
  • Melakukan fungsi dalam kegiatan pembinaan, pelayanan administrasi umum di dalam bidang perencanaan umum, organisasi, ketatausahaan, dan tata laksana kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, hukum, kehumasan,keuangan, kearsipan, informasi, perlengkapan rumah tangga dan pengolahan data.
  • Melaksanakan fungsi-fungsi lain dalam bidang kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal BKPM

Pada dasarnya Persetujuan dari badan modal ini diterbitkan dalam bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal . Sebagaimana telah diubah dalam Perka BKPM No.12 Tahun 2013, tidak diperlukan lagi proses pendaftaran. Namun, untuk beberapa bidang usaha sebelum dikeluarkannya Izin Prinsip, wajib melakukan presentasi terlebih dahulu misalnya Bidang Usaha Konsultasi Manajemen Konstruksi, jasa perdagangan dan yang lain bila diperlukan.

Definisis Izin Prinsip itu adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak berinvestasi di Indonesia. Khusus investor baru, diwajibkan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup Penanaman Modal Dalam Negri  (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA).

Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Baca Juga: Ketahui Lebih Dalam Seputar Pasar Modal

Selain untuk investasi baru, terdapat juga Izin Prinsip Perluasan yang diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan; Izin Prinsip Perubahan yang harus diurus jika terjadi perubahan rencana investasi semula atau  juga perubahan realisasi yang ada; beserta Izin Prinsip Merger (penggabungan) diperutukkan untuk investor yang ingin menggabungkan dua perusahaan atau lebih banyak, yang kemudian digabungkan menjadi satu perusahaan.

Khususnya untuk suatu kasus Penanaman Modal Asing (PMA), mempunyai persyaratan dalam mengajukan Izin Prinsip seputar nilai investasi dan permodalan yang mesti dipatuhi seperti nilai total investasi adalah di atas Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta inventaris—untuk kasus tertentu, bisa kurang dari itu. Nilai modal disetor adalah minimal sebesar Rp 2,5 miliar dari nilai total investasi. Sehubungan dengan adanya penyertaan dalam modal perseroan, masing-masing dari para pemilik atau pemegang saham harus mempunyai saham sedikitnya senilai Rp 10 juta.

Permohonan Persetujuan ini diajukan kepada Instansi Penyelenggara PTSP sesuai dengan kewenangannya, yakni:

  • PTSP : ruang lingkup lintas provinsi, terkait sumber daya alam tak terbaharukan, industri prioritas tinggi dan skala nasional, terkait keamanan ketahanan, PMA, dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat oleh Per-UU-an.
  • PTSP PDPPM : ruang lingkup lintas kabupaten/kota, wewenang yang dilimpahkan kepada Gubernur dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Provinsi oleh Per-UU-an.
  • PTSP PDKPM: ruang lingkup dalam satu kabupaten/kota u dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Per-UU-an.

Persyaratan Izin Prinsip PMDN

persyaratan iin BKPM

Berikut beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan persetujuan:

  • Permohonan;
  • Kelengkapan data pemohon: Akta Pendirian, Anggaran Dasar beserta pengesahannya ( untuk Perusahaan dan koperasi) atau KTP(untuk perorangan) dan NPWP;
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Persyaratan Izin Prinsip PMA BKPM

Terdapat dua klasifikasi dalam menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk Izin Prinsip PMA ini, sebagai berikut.

Belum Berbadan Hukum Indonesia

Berikut persyaratan untuk mendapatkan Izin Prinsip PMA:

  • Permohonan;
  • Kelengkapan data pemohon: Surat Instansi Perwakilan Negara Asing (untuk pemohon berupa Pemerintah negara lain), Passpor (untuk perorangan), rekaman Anggaran Dasar yang telah diterjemah-sumpahkan (Untuk yang telah berbadan hukum);
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Telah Berbadan Hukum Indonesia

Berikut persyaratannya:

  • Permohonan;
  • Rekaman Akta Pendirian / Anggaran Dasar beserta pengesahannya beserta NPWP;
  • Bukti diri pemegang saham : Surat Instansi Perwakilan Negara Asing (Pemerintah negara lain), Passpor (perorangan asing), rek. Anggaran Dasar yang telah diterjemah-sumpahkan (badan hukum asing), KTP dan NPWP (perorangan Indonesia), Rek. Anggaran Dasar dan NPWP (Badan Hukum Indonesia);
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Baca Juga: Ingin Jalankan Start Up? Dapatkan Modalnya dari Modal Ventura!

Cara Pengajuan Persetujuan BKPM Secara Online

Tahun 2014 badan modal inimenyediakan fasilitas pengajuan secara online untuk permohonan persetujuannya, dalam hal ini Izin Prinsip. Fasilitas ini diperuntukan khusus untuk Pemohon yang belum berbadan hukum. Pengajuan secara online ini wajib dilakukan mulai 1 Juni 2014, adapun uji coba dilakukan mulai 1 April 2014 sampai 30 Mei 2014.  Adapun sebelum mengajukannya, pemohon harus memohon hak akses terlebih dahulu, selanjutya akan diberikan akun beserta username dan password untuk login ke sistem.

Anda yang akan berurusan langsung dengan lembaga ini, sebaiknya perhatikan hal-hal yang sudah dijabarkan di atas, supaya segala rencana permodalan terkait bisnis Anda dapat terealisasi perizinannya.

Comments are closed.