Mengenal Badan Pengurus Permodalan RI, BKPM

Berita

Berperan sebagai fasilitator sekaligus advokat permodalan, BKPM menjadi badan penting yang mendukung perkembangan investasi Negara.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Badan ini diberikan mandat untuk mendorong investasi langsung, sebagai penghubung antara dunia usaha dan pemerintah. Investasi yang dimaksud adalah investasi dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Salah satu caranya melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Lembaga ini tidak hanya bertindak sebagai advokat yang proaktif di bidang investasi, tetapi juga menjadi fasilitator antara pemerintah dan investor. Sejak bulan November 2014, badan koordinasi ini dipimpin oleh Franciscus M. A. Sibarani atau biasa dikenal sebagai Franky Sibarani. Dan per tanggal 27 Juli 2016, pimpinan kembali diganti menjadi Thomas Trikasih Lembong, yang sebelumnya merupakan Menteri Perdagangan dalam reshuffle Kabinet Kerja Jilid II Presiden Joko Widodo.

Badan koordinasi modal ini didirikan sejak tahun 1973, berfungsi menggantikan tugas yang diemban oleh Panitia Teknis Penanaman Modal yang telah dibentuk sebelumnya pada tahun 1968. Setelah ditetapkannya Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, badan ini berubah menjadi sebuah lembaga Pemerintah yang menjadi koordinator kebijakan penanaman modal, baik koordinasi antar instansi pemerintah, pemerintah dengan Bank Indonesia, serta pemerintah dengan pemerintah daerah, maupun antar pemerintah daerah.

Baca Juga: Bisnis Rental Mobil dengan Modal Kecil Tapi Menguntungkan

Badan pemerintah ini juga diamanatkan untuk menjadi badan advokasi bagi para investor, salah satunya adalah menjamin tidak adanya ekonomi biaya tinggi. Hal ini untuk mengundang masuknya penanaman modal asing di Indonesia.

Fungsi BKPM

Fungsi BKPM

Setelah statusnya dikembalikan menjadi kementerian, badan satu ini memiliki fungsi melaksanakan koordinasi dan pelayanan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun penjabaran fungsi-fungsinya sebagai berikut.

  • Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;
  • Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;
  • Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  • Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal;
  • Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;
  • Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;
  • Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerjasama penanaman modal;
  • Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;
  • Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
  • Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;
  • Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;
  • Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;
  • Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksanan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan
  • Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Izin Prinsip Penanaman Modal

Izin Prinsip Penanaman Modal BKPM

Pada dasarnya Persetujuan dari badan modal ini diterbitkan dalam bentuk Izin Prinsip Penanaman Modal . Sebagaimana telah diubah dalam Perka BKPM No.12 Tahun 2013, tidak diperlukan lagi proses pendaftaran. Namun, untuk beberapa bidang usaha sebelum dikeluarkannya Izin Prinsip, wajib melakukan presentasi terlebih dahulu misalnya Bidang Usaha Konsultasi Manajemen Konstruksi, jasa perdagangan dan yang lain bila diperlukan.

Izin Prinsip adalah perizinan usaha pertama dari lembaga pemerintah yang harus dimiliki oleh setiap investor saat hendak memulai investasi di Indonesia. Untuk investor baru, diharuskan mengurus Izin Prinsip untuk memulai usaha baru dalam ruang lingkup penanaman modal PMDN atau PMA.

Beberapa hal yang termasuk di dalamnya adalah pembuatan izin investasi, pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta, pembuatan NPWP perusahaan, tanda daftar perusahaan, izin mengerjakan tenaga asing, dan lain-lain.

Baca Juga: Ketahui Lebih Dalam Seputar Pasar Modal

Selain untuk investasi baru, terdapat juga Izin Prinsip Perluasan yang diperlukan untuk kepentingan ekspansi perusahaan; Izin Prinsip Perubahan yang harus diurus jika ada perubahan rencana investasi semula atau perubahan realisasi yang ada; serta Izin Prinsip Merger (penggabungan) untuk investor yang ingin memadukan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan.

Khusus untuk kasus Penanaman Modal Asing (PMA), ada salah satu persyaratan dalam mengajukan Izin Prinsip seputar nilai investasi dan permodalan yang harus dipenuhi seperti nilai total investasi adalah di atas Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan serta inventaris—untuk kasus tertentu, bisa kurang dari itu. Nilai modal disetor adalah minimal sebesar Rp 2,5 miliar dari nilai total investasi. Lalu sehubungan dengan penyertaan dalam modal perseroan, masing-masing pemilik saham harus memegang saham minimal senilai Rp 10 juta.

Permohonan Persetujuan ini diajukan kepada Instansi Penyelenggara PTSP sesuai dengan kewenangannya, yakni:

  • PTSP : ruang lingkup lintas provinsi, terkait sumber daya alam tak terbaharukan, industri prioritas tinggi dan skala nasional, terkait keamanan ketahanan, PMA, dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat oleh Per-UU-an.
  • PTSP PDPPM : ruang lingkup lintas kabupaten/kota, wewenang yang dilimpahkan kepada Gubernur dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Provinsi oleh Per-UU-an.
  • PTSP PDKPM: ruang lingkup dalam satu kabupaten/kota u dan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota oleh Per-UU-an.

Persyaratan Izin Prinsip PMDN

persyaratan iin BKPM

Berikut beberapa persyaratan dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan persetujuan:

  • Permohonan;
  • Kelengkapan data pemohon: Akta Pendirian, Anggaran Dasar beserta pengesahannya ( untuk Perusahaan dan koperasi) atau KTP(untuk perorangan) dan NPWP;
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Persyaratan Izin Prinsip PMA BKPM

Terdapat dua klasifikasi dalam menentukan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi untuk Izin Prinsip PMA ini, sebagai berikut.

Belum Berbadan Hukum Indonesia

Berikut persyaratan untuk mendapatkan Izin Prinsip PMA:

  • Permohonan;
  • Kelengkapan data pemohon: Surat Instansi Perwakilan Negara Asing (untuk pemohon berupa Pemerintah negara lain), Passpor (untuk perorangan), rekaman Anggaran Dasar yang telah diterjemah-sumpahkan (Untuk yang telah berbadan hukum);
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Telah Berbadan Hukum Indonesia

Berikut persyaratannya:

  • Permohonan;
  • Rekaman Akta Pendirian / Anggaran Dasar beserta pengesahannya beserta NPWP;
  • Bukti diri pemegang saham : Surat Instansi Perwakilan Negara Asing (Pemerintah negara lain), Passpor (perorangan asing), rek. Anggaran Dasar yang telah diterjemah-sumpahkan (badan hukum asing), KTP dan NPWP (perorangan Indonesia), Rek. Anggaran Dasar dan NPWP (Badan Hukum Indonesia);
  • Keterangan Rencana Kegiatan : untuk usaha industri berupa diagram alur produksi, untuk usaha jasa berupa uraian kegiatan usaha
  • Rekomendasi dari kementerian terkait apabila dipersyaratkan
  • Surat kuasa apabila pengurusan permohonan dan penandatanganan setiap dokumen dikuasakan.

Baca Juga: Ingin Jalankan Start Up? Dapatkan Modalnya dari Modal Ventura!

Cara Pengajuan Persetujuan BKPM Secara Online

Tahun 2014 badan modal inimenyediakan fasilitas pengajuan secara online untuk permohonan persetujuannya, dalam hal ini Izin Prinsip. Fasilitas ini diperuntukan khusus untuk Pemohon yang belum berbadan hukum. Pengajuan secara online ini wajib dilakukan mulai 1 Juni 2014, adapun uji coba dilakukan mulai 1 April 2014 sampai 30 Mei 2014.  Adapun sebelum mengajukannya, pemohon harus memohon hak akses terlebih dahulu, selanjutya akan diberikan akun beserta username dan password untuk login ke sistem.

Anda yang akan berurusan langsung dengan lembaga ini, sebaiknya perhatikan hal-hal yang sudah dijabarkan di atas, supaya segala rencana permodalan terkait bisnis Anda dapat terealisasi perizinannya.

Comments are closed.