Mulai 2020 PNS Banjir Tunjangan Kinerja

Berita

Selain Gaji ke-13 PNS juga akan diberi bonus lain berupa tunjangan kinerja. Aturan ini akan diberlakukan mulai tahun 2020.

Selama ini Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapatkan insentif berupa gaji ke-13, besarannya berbeda di tiap instansi namun biasanya selalu cair pada bulan yang sama, yakni pada akhir semester awal Tahun. Nah di tahun 2020 PNS kembali dimanjakan karena pemerintah juga akan memberikan Tunjangan Kinerja disamping gaji ke-13.

Namun masih banyak yang belum memahami mengenai keuntungan satu ini, berapa besarannya dan siapa yang berhak mendapatkannya. Untuk mengetahui lebih dalam kami akan sajikan beberapa informasi menarik seputar tunjangan yang satu ini:

Baca juga: Kelebihan dan Kekurangan Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Definisi

tunjangan kinerja pns

Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang dberikan pemerintah untuk pegawai yang memiliki jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, baik fungsional maupun struktural selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut sudah ada sejak 2013 silam yang tertuang dalam Perpres Tunjangan Kinerja (Remunerasi) PNS 2013 dan berlanjut di 2015 ketika  Presiden resmi kembali mendatangani Perpres mengenai tunjangan untuk 3 Kementerian.

“Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai  Dilingkungan Badan Kepegawaian Negara, Pegawai yang mempunyai jabatan di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, selain diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan selain itu tunjangan ini Juga Mengatur syarat Pembayaran pada Tunjangan Profesi/Sertifikasi dalam hal ini jabatan PNS Fungsional seperti Guru PNS, akan mendapatkanTunjangan Kinerja setiap bulan”.

Nyatanya, tidak semua PNS bisa mendapatkan Tunj ini. Menurut perpres nomor 120 tahun 2015 Pasal 2 mereka yang tidak mendapatkan tunjangan kinerja adalah

  1. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang tidak mempunyai jabatan tertentu.
  2. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
  3. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberhentikan dari jabatan organiknya dengan diberikan uang tunggu dan belum diberhentikan sebagai Pegawai.
  4. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diperbantukan/dipekerjakan pada badan/ instansi lain di luar lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
  5. Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun; dan
  6. Pegawai pada Badan Layanan Umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012.
  7. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara yang tidak diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

PNS Harus Pilih Antara Insentif atau Tunjangan Kinerja

tunjangan kinerja pns

Meski kabar tunjangan kinerja sempat membuat heboh kalangan PNS. Namun senyum sumringah mereka harus terhenti ketika Pemerintah menjelaskan bahwa PNS yang sudah menerima insentif tidak boleh menerima tunjangan kinerja (tukin). Aturan ini akan mulai berlaku pada awal 2020 mendatang. Pemerintah daerah juga diharapkan tidak memberikan tukin dan insentif bersamaan.

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Syarifuddin, menjelaskan bahwa PNS harus memilih salah satu, tidak boleh mendapatkan keduanya. Mengapa aturan ini muncul? Menurutnya keputusan ini dibuat lantaran banyaknya temuan pemeriksaan yang menganggap adanya duplikasi antara tukin dan insentif.

Selain itu penerimaan insentif dan tukin juga terkesan tidak adil, karena hanya satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tertentu yang bisa mendapatkan insentif. Jadi ini bisa menimbulkan kecemburuan sosial.Penerimaan salah satu yakni insentif saja atau Tukin saja dinilai sudah cukup. Terlebih kesejahteraan PNS di beberapa instansi sudah cukup baik.

Syarifuddin menambahkan, aturan ini tidak berlaku bagi kepala daerah sebab kepala daerah tidak memiliki tunjangan penghasilan.

Baca juga: Golongan PNS: Berapa ya Besaran Gaji dan Pensiunannya?

Ibu Kota Baru tak Berpengaruh

tunjangan kinerja pns

Pemindahan ibu kota baru menjadi perbincangan hangat. Selain karena pembangunannya menelan biaya yang tidak sedikit, pun banyak yang memprediksi pemerintah akan membuka sejumlah lowongan PNS untuk beberapa posisi serta penambahan insentif atau bonus. Namun semua itu disanggah oleh pemerintah.

Menurut Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Syafruddin pemindahan ibu kota tidak akan dijadikan sebagai alasan untuk menaikkan sejumlah bonus bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri. Namun pemerintah akan memberikan tunjangan berbentuk perumahan, biaya operasional perpindahan, perkantoran, fasilitas dan akses pendidikan serta kesehatan, dan lainnya bagi para abdi negara jika ibu kota dipindahan.

Lagipula kenaikan tunjangan juga seharusnya diberikan berdasarkan pencapaian kinerja masing-masing pegawai, bukan karena pemindahan tempat kerja semata. Penambahan bonus atau insentif bagi mereka yang ditugasan di ibu kota baru juga dinilai kurang relevan, terlebih kini pada pekerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah dibanjiri dengan tunjangan yang besar.

Bahkan jika dirunut sejak awal 2000-an, tunjangan para ASN sudah naik 80%. Menaikkan kembali berbagai bonus hanya akan membuat keresahan di masyarakat terutama mereka yang masih kecewa dengan kinerja para ASN. Pemerintah juga menegaskan bahwa penugasan ASN ke ibukota baru sejatinya tidak harus diiming-imingi dengan bonus.

Sebab hal itu sudah tertuang dalam kontrak ketika menjadi PNS. Bahwa baik TNI, Polri, aparat hukum, aparat negara, ASN, siap ditempatkan di mana saja. Di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri sesuai dengan penugasan dari kementerian/lembaga.

Kemungkinan besar pemerintah akan mengirim ASN muda untuk ditugaskan ke ibu kota baru. Tenaga dan pikiran kebaruan para aparatur muda diharapkan dapat menyokong pembangunan lebih cepat.  Pemindahan juga akan dilakukan secara perlahan sehingga para ASN bisa mempersiapkan diri jika tiba-tiba ada surat pemindahan tugas.

Itulah beberapa hal mengenai tunjangan kinerja PNS yang mungkin belum Anda tahu. Jika Anda seorang karyawan swasta jangan merasa iri, karena sebenarnya perusahaan non pemerintah juga punya tunjangan kerja versi mereka masing-masing yang biasanya diberikan berupa tunjangan transportasi, tunjangan kesehatan, tunjangan hari raya, tunjangan masa tua dan bonus tahunan.

Baca juga: Bagaimana Cara Mengatur Gaji Dibawah 5 juta?

Namun besarannya tidak seperti PNS yang diatur oleh pemerintah, melainkan sesuai kebijakan perusahaan dengan berkaca pada neraca keuangan perusahaan. Tentunya semakin besar profit perusahaan Anda semakin besar kesempatan mendapatkan insentif tinggi. Namun jika belum, jangan berkecil hati. Upayakan menaikkan pendapatan dengan memiliki bisnis sampingan, setidaknya pastikan hari tua Anda nyaman.

 

 

Comments are closed.