Pajak Harley Davidson Turun, Kabar Baik untuk Pecinta Motor

Berita

Anda penggemar motor gede? Kabar gembira, kini pemerintah menurunkan pajak Harley Davidson yang semula 125 persen menjadi 95 persen.

Kabar gembira bagi penyuka moge alias motor gede Harley Davidson, karena sejak akhir 2019 pemerintah resmi menurunkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) motor bermesin besar (moge), dari 125 persen menjadi 95 persen melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2019. Ini artinya pajak Harley Davidson juga ikut turun.

Namun, Anda harus bersabar sebab PPnBM 95 persen untuk moge tersebut baru akan diberlakukan pada 16 Oktober 2021, sesuai pernyataan di PP 73/2019. Pada PP 73/2019 juga menyatakan pada Pasal 39, bahwa motor roda dua dengan kapasitas mesin 250-500cc tetap dikenakan PPnBM sebesar 60 persen seperti pada PP 22/2014. Sementara motor di bawah 250 cc tetap bebas PPnBM.

Baca Juga: Ducati Monster: Motor Gede dengan Tampilan Gagah

Turunnya pajak moge ini tentu membawa tren positif untuk penjualan Harley Davidson di Indonesia, yaitu membuka peluang peminat yang lebih besar. Sebagai gambaran harga untuk pajak Harley Davidson periode 2019 lalu sebagai berikut:

Harga Harley Davidson + PPnBM 125 Persen + Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 Persen

pajak harley davidson turun

Jadi, jika harga sebuah Harley Davidson adalah Rp 100 juta dengan PPnBM 125 persen dan PPN 10 persen maka harga total di Indonesia bisa mencapai Rp 235 juta. Hasil akhirnya Anda harus membayar lebih dari dua kali lipat harga Harley Davidson karena pajak Harley Davidson sendiri sudah lebih dari 100persen dari harga awal.

Namun, jika menghitung dari besaran pajak yang akan berlaku 2021 dengan pajak Harley yang turun jadi 95persen maka perhitungannya menjadi:

Harga Harley Davidson + PPnBM 95 Persen + Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 Persen

Sebagai contoh untuk sebuah Harley dengan harga Rp 100 juta dengan pajak PPnBM 95persen dan PPN 10 persen, maka harga total untuk membawa pulang sebuah moge adalah Rp 205.000.000. Harga tersebut belum termasuk pernambahan biaya Bea Balik Nama kendaraan bermotor (BBN KB) sebesar 10 persen dari harga off the road serta ditambah dengan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 1,5 persen dari nilai jual kendaraan. Karena itu jika ingin memiliki sebuah moge siapkan dana dua kali lipat lebih dari harga on the road.

Indikator Motor Kena Pajak Barang Mewah

Penurunan pajak motor Harley Davidson selain disambung sumringah oleh para penggemarnya, juga membawa angina segar bagi penikmat moge jenis lain. Karena ini artinya moge-moge yang lain juga akan mengalami penurunan harga jual yang signifikan. Pajak menjadi titik poin menggiatnya lagi perdagangan motor-motor besar dan mewah di Indonesia.

Sebenarnya motor seperti apa yang dikategorikan sebagai barang mewah dan layak dikenakan PPnBM?

Berdasarkan peraturan yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.03/2019 yang resmi disahkan pada 19 Juni 2019 lalu, tertera penjelasan motor mewah ini;

Pada pasar 1 ayat (2) huruf f disebutkan bahwa kendaraan bermotor roda dua atau tiga yang memiliki harga jual di atas Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) atau dengan kapasitas silinder mesin motor lebih dari 250 CC maka akan dikenakan PPh 22.

pasal 2 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa tarif PPh 22 untuk kendaraan bermotor roda dua yang harga jualnya lebih dari tiga ratus juta adalah sebesar 5persen dari harga jual, tidak mencakup Pajak Penambahan Nilai dan PPnBM.

Baca Juga: Motor Gede 155cc Terbaik di Indonesia: Pilih yang Mana?

Mengenal Apa itu Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)

nilai pajak harley davidson

Setelah membicarakan pajak motor Harley Davidson yang turun, namun jumlahnya masih tetap hampir dua kali lipat dari harganya, rasanya kira perlu menyimak lebih dalam apa itu pajak penjualan barang mewah dan beberapa barang yang dikategorikan mewah.

PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pajak yang dikenakan pada suatu Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah.

PPnBM ini ada bertujuan untuk menciptakan keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan mereka yang berpenghasilan tinggi, juga diharapkan dapat mengendalikan pola konsumsi atas barang mewah, memberikan perlindungan pada produsen lokal dan mengamankan penerimaan negara.

Pembayarannya hanya dilakukan sekali, yakni saat penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang mewah ke konsumen dan saat impor barang mewah tersebut. Tarif PPnBM pengenaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan ditentukan berdasarkan jenis BKP yang diklasifikasikan BKP mewah.

Kriteria Kendaraan Bermotor Masuk Kategori Barang Mewah

  • Kendaraan bermotor dengan kapasitas isi silinder 1.500 cc keatas.
  • Kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 orang sampai dengan 15 orang termasuk pengemudi, dengan motor bakar cetus api (diesel/semi diesel), baik yang dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak dengan semua kapasitas isi silinder.
  • Kendaraan bermotor dengan kabin yang dirancang untuk dua baris tempat duduk (double cabin) untuk penumpang melebihi tiga orang tetapi tidak melebihi enam orang termasuk pengemudi dan memiliki bak (terbuka atau tertutup) untuk pengangkutan barang, dengan motor bakar cetus api atau nyala kompresi (diesel/semi diesel), dilengkapi dengan motor listrik maupun tidak, dengan sistem satu gardan penggerak atau dengan sistem dua gardan penggerak, untuk semua kapasitas isi silinder, dengan massa total tidak lebih dari lima ton.

Baca Juga: Asuransi Khusus Motor Besar

Kriteria Non-Kendaraan Masuk Kategori Barang Mewah

besaran pajak harley davidson

  • Rumah dan town house dari jenis nonstrata title dengan harga jual sebesar Rp20 miliar atau lebih.
  • Apartemen, kondominium, town house dari jenis strata title dan sejenisnya dengan harga jual sebesar Rp10 miliar atau lebih.
  • Kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak.
  • Kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, yang terdiri dari peluru dan bagiannya, tidak termasuk peluru senapan angin.
  • Kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga yang terdiri dari helokopter, pesawat udara dan kendaraan udara lainnya, selain helikopter.
  • Kelompok senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara yang terdiri dari senjata artileri, revolver dan pistol, senjata api (selain senjata artileri, revolver dan pistol) dan peralatan semacam itu yang dioperasikan dengan penembakan bahan peledak.
  • Kapal pesiar, kapal ekskursi, dan kendaraan air semacam yang dirancang untuk pengangkutan orang, kapal feri dari semua jenis, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.
  • Yacht, kecuali untuk kepentingan negara atau angkutan umum.

Comments are closed.