Fakta-fakta di Balik Rencana Pemindahan Ibu Kota

Berita

Di balik dari keputusan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan, rupanya ada berbagai fakta dan juga tahapan yang harus dilalui. Kira-kira apa saja ya?

Kabar soal perencanaan pemindahan ibu kota memang sudah terhembus sejak pertengahan tahun ini. Presiden Joko Widodo berserta jajaran menterinya memang sudah merencanakan secara matang mengenai pemindahan ibu kota dari Jakarta.

Sesuai denga keputusan yang sudah ditetapkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Secara fisik pemindahannya menurut rencana pemerintah dimulai pada tahun 2024. Namun prosesnya akan dimulai tahun depan. Berdasarkan dokumen gagasan rencana dan kriteria desain ibu kota baru dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), ada sejumlah tahapan pemindahan ibu kota. Selain tahapan-tahapan yang harus dilakukan, rupanya ada beberapa fakta menarik yang harus diketahui. Kira-kira apa saja ya?

Fakta-Fakta Pemindahan Ibu Kota

Lokasi Ibu Kota Baru Indonesia Sudah Ditentukan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa beberapa hari lalu, Presiden Joko Widodo sudah memutuskan bahwa akan dilakukan pemindahan ibu kota yang semula di Jakarta ke Kalimantan. Hal ini sudah disebutkan oleh Kementerian PPN/Bappenas berencana lokasi yang akan dijadikan ibu kota baru ditentukan pada tahun 2019 ini.

Setelah lokasi ibu kota baru ditentukan, pemerintah bersama dengan DPR akan menggodok produk hukum yang sesuai untuk mematangkan rencana pemindahan ibu kota tersebut. Mulai dari membahas penetapan UU hingga persetujuan ibu kota baru.

Ibu Kota Baru Tidak Didesain Jadi Kota Besar

Nantinya, Ibu kota yang baru tidak didesain untuk menjadi kota besar. Dilansir dari Kompas.com, pada tahap awal ibu kota baru akan menampun 1,5 juta penduduk. Perhitungan tersebut sudah termasuk perkiraan jumlah PNS pusat, pegawai legislatif, yudikatif, legislatif yang diperkirakan sebanyak 200.000 jiwa. Sementara untuk aparat Polri dan TNI sekitar 25.000 jiwa. Sementara untuk pihak keluarga dengan patokan simpel satu keluarga empat orang sekitar 800.000 jiwa.

Tak hanya aparatur pemerintahan saja, sebagian pelaku bisnis juga diperkirakan pindah ke ibu kota baru untuk mendukung perekonomian setempat. Meski, pusat keuangan dan bisnis akan tetap di Jakarta. Memindahkan ibu kota dilakukan untuk meningkatkan produktivitas di sektor pemerintahan. Pemindahan ini dilakukan karena ingin meningkatkan produktivitas sektor pemerintahan, sehingga leih compatible untuk pelaku sektor pemerintahan.

Meminimalkan Penggunaan APBN

Dengan jumlah dana yang cukup besar, yaitu Rp 446 triliun, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan APBN. Presiden Joko Widodo pun telah meminta agar penggunaan APBN dalam pembangunan kota baru bisa seminimal mungkin sehingga, pemerintah akan merancang insentif agar mendorong keterlibatan BUMN serta pihak swasta dalam proses pembangunan ibu kota baru.

Sementara dalam APBN, pemerintah tidak akan mengalokasikan dana khusus untuk kepindahan ibu kota baru. Nantinya, anggaran pemindahan ini akan dialokasikan ke kementerian atau lembaga yang terlibat proyek pembangunan.

Menggunakan Lahan Milik Negara

Syarat lokasi yang akan menjadi ibu kota negara baru adalah lahan tersebut luas dan dikuasai oleh negara sehingga, tidak akan dilakukan pembebasan lahan dalam proses pembangunannya. Pembangunan ibu kota negara baru ini mengedepankan prinsip smart, green, and beautiful. Pemerintah berkomitmen tidak mengurangi hutan lindungnya karena hutan adalah paru-paru dunia yang wajib dilindungi.

Nasib Gedung Pemerintah di Jakarta

Jika ibu kota benar-benar dipindahkan ke Pulau Kalimantan, pemerintah menghadapi persoalan baru, yakni pemanfaatan gedung-gedung lama kementerian/ lembaga, legislatif dan yudikatif di DKI Jakarta. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintahan telah memiliki beberapa rencana terkait hal itu.

Pemerintah berencana memanfaatkan utilisasi atau penggunaan dari gedung-gedung pemerintah pusat yang ditinggalkan di Jakarta. Gedung-gedung tersebut bisa disewa dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara jangka panjang sehingga tidak terlantar.  Selain itu, pemerintah juga bisa mendapatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui KSP gedung pemerintahan tersebut.

Jakarta Bisa Bersaing dengan Kuala Lumpur Hingga Singapura

Kementerian PPN/Bappenas meyakini dipindahkannya ibu kota tidak akan mengganggu tingginya pertumbuhan ekonomi di Jakarta. Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta justru bisa semakin meningkatkan potensinya sebagai pusat bisnis, keuangan, dan perdagangan sehingga bisa bersaing dengan kota-kota besar di negara kawasan seperti Kuala Lumpur, Bangkok, Manila, bahkan Singapura.

Pasalnya, kontribusi pemerintahan terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian Jakarta paling tinggi hanya 20 persen. Sementara, sektor swasta mendominasi jadi motor penggerak perekonomian Jakarta saat ini.

Tidak samapi disitu, pemindahan ibu kota bisa semakin menggairahkan industri properti Jakarta. Sebab, pihak swasta bisa menyewa gedung-gedung pemerintah yang ditinggalkan melalui skema Kerja Sama Pengelolaa (KSP). Fungsi dari gedung-gedung pemerintahan pun bisa dimaksimalkan. Bambang menilai, pemindahan ibu kota bisa meningkatkan daya saing Jakarta sebagai pusat bisnis dengan kota-kota besar negara kawasan Asia Tenggara.

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Tahapan Pemindahan Ibu Kota

Tahun 2020

Di tahun depan, yakni tahun 2020 pemerintah akan menyiapkan regulasi atau aturan yang sah, yaitu seputar penetapan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Nantinya, regulasi tersebut menjadi dasar untuk pemerintahan-pemerintahan setelah Jokowi dalam melanjutkan pembangunan ibu kota baru.

Di tahun 2020 juga pemerintah akan membentuk kelembagaan yang dikhususkan untuk pembangunan ibu kota baru ini. Lalu, master plan kota dan perencanaan teknis kawasan juga akan disiapkan di tahun 2020.

Tahun 2021

Kemudian, di tahun 2021 pemerintah akan memulai penyediaan lahan. Kebutuhan lahan sendiri sudah direncanakan dalam dua skenario, yakni seluas 40.000 Hektare (Ha) dan 30.000 Ha, namun tetap akan dikembangkan kembali menyesuaikan kebutuhan.

Di tahun 2021 juga pemerintah akan menyusun detail engineering design (DED) kawasan atau perencanaan fisik ibu kota baru. Tahap yang menjadi cikal bakal pembangunan, yakni groun dreaking atau peletakan batu pertama yang juga akan dilaksanakan di tahun 2021.

2022-2024

Lalu, di tahun 2022-2024 pemerintah akan memulai pembangunan kawasan inti pusat pemerintahan dan juga sebagian kawasan di ibu kota baru yang harus diprioritaskan. Nantinya, di tahun 2024 akan dimulai awal pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan.

Tahap Pembangunan

Untuk tahap pembangunan ini membutuhkan waktu yang cukup panjang dan diproyeksi memakan waktu hingga 24 tahun, mulai dari tahun 2021-2045. Artinya, pembangunan ibu kota baru ini tak cukup diselesaikan oleh satu masa jabatan pemerintahan di Indonesia.

Di tahun 2021-2024 pemerintah akan membangun kawasan inti pusat pemerintahan yang membutuhkan luas lahan sekitar 2.000 hektare (Ha). Kawasan inti tersebut akan mencakup istana negara, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), taman budaya, dan kebun raya atau botanical garden.

Di tahun 2025-2029 pemerintah akan membangun kawasan ibu kota negara yang mencakup perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri. Kompleks diplomasi atau diplomatic compound, yakni kawasan permukiman untuk pelaksana diplomasi juga akan dibangun di rentang waktu tersebut.

Tak lupa juga pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, industri berteknologi tinggi dan ramah lingkungan, pusat penelitian dan pengembangan, sarana Mice dan juga gedung-gedung pertemuan, sarana olah raga, museum, pusat perbelanjaan, dan juga pangkalan militer. Semua sarana tersebut ditargetkan rampung pada tahun 2029.

Selanjutnya, di tahun 2030-2045 yang merupakan tahap akhir pembangunan dari rencana pemerintah. Di rentang waktu ini, pemerintah akan membangun taman nasional dan konservasi orang utan, mengingat wilayah ibu kota negara akan dibangun di kawasan hutan dan berkonsep Forest City. Nantinya, pemerintah juga berencana membangun klaster permukiman untuk non-ASN. Di rentang waktu tersebut juga akan dibangun kawasan metropolitan, dan juga wilayah pengembangan terkait dengan wilayah provinsi di sekitar ibu kota baru tersebut.

Comments are closed.