Hal-Hal yang Mempengaruhi PHK

All About MoneyBerita

Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK menjadi momok yang menakutkan. Namun, hal ini terjadi tanpa ada penyebab. Lalu, apa saja penyebab dari pemutusan hubungan kerja ini?

Pemutusan Hubungan Kerja adalah hal yang paling ditakuti oleh karyawan akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Mengapa cukup ditakutkan? Hal ini disebabkan tidak adanya kordinasi dengan karyawan terlebih dahulu dan mutlak diputuskan oleh perusahaan.

Pemutusan Hubungan Kerja bisa terjadi di perusahaan mana pun. Lalu, apa saja penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja? Berikut ini beberapa hal yang mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan pemecatan hubungan kerja.

Baca juga:Membuat Surat Resign Kerja, Berikut yang Perlu Diperhatikan!

Karyawan Melakukan Kesalahan Berat Sehingga Mengalami PHK

Menurut Pasal 158, ayat 1 UU ketenagakerjaan, ada sepuluh kesalahan berat yang dilakukan karyawan sehingga mengakibatkan pemutusan kerja, yaitu sebagai berikut ini.

  1. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan.
  2. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.
  3. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.
  4. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.
  5. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja.
  6. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
  7. Ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
  8. Ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.
  9. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.
  10. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Namun, sebelum perusahaan menggunakan alasan ini untuk memecat seorang karyawan, perusahaan diharuskan memiliki bukti, misalnya pelaku tertangkap tangan, ada pengakuan, dan juga laporan yang dibuat pihak berwenang dengan dua orang saksi. Jadi, meskipun sudah diatur oleh UU Ketenagakerjaan, tetap saja perusahaan harus memiliki bukti yang memang memberatkan si pelaku tersebut.

Ditahan Pihak Berwajib

alasan PHK

Pihak perusahaan memang boleh memutuskan hubungan kerja sepihak dengan karyawan yang melakukan tindakan pidana dan kemudian ditahan pihak kepolisian. Meskipun demikian, perusahaan wajib membayar uang tanggungan untuk keluarga si karyawan. Bantuan itu diberikan maksimal 6 bulan sejak karyawan ditahan pihak berwajib.

Karyawan Melakukan Pelanggaran

UU Ketenagakerjaan juga mengatur PHK yang disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan karyawan. Jenis pelanggarannya berbeda-beda, karena setiap perusahaan biasanya memiliki peraturan sendiri.

Namun biasanya, pihak perusahaan akan mengeluarkan surat peringatan terlebih dahulu sebelum melakukan pemecatan. Di banyak perusahaan, pemecatan karena pelanggaran aturan perusahaan baru dilakukan setelah karyawan tersebut menerima tiga kali surat peringatan.

Karyawan Resign atau Mengundurkan Diri

alasan PHK

Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan, syarat mengundurkan diri adalah sebagai berikut.

  1. Diharuskan mengajukan permohonan mengundurkan diri secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pengunduran diri.
  2. Tidak terikat dalam ikatan dinas.
  3. Tetap melakukan kewajibannya sampai dengan hari pengunduran dirinya.
  4. Bila si karyawan memenuhi persyaratan tersebut, pemecatan akan dilakukan. Tentu saja bedanya, dalam kasus ini, Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan atas permintaan karyawannya sendiri, bukan keputusan dari pihak perusahaan.

Perubahan Status/Penggabungan Perusahaan

Jika pada perusahaan terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan, maka perusahaan dapat melakukan pemecatan kepada karyawan seandainya dibutuhkan perampingan karyawan atau ada beberapa posisi yang tidak dibutuhkan lagi.

Perusahaan Tutup Atau Karena Keadaan Memaksa (Force Majeur)

Menurut UU Ketenagakerjaan, perusahaan bisa dikatakan tutup jika mengalami kerugian selama dua tahun berdasarkan laporan atau audit akuntan publik. Selain tutup, jika terjadi keadaan memaksa (force majeur), misalnya ada bencana atau hal buruk lain yang tak bisa dihindari, perusahaan juga dapat melakukan PHK kepada karyawan.

Baca juga: Surat Keterangan Kerja, Apa Isi dan Fungsinya?

Perusahaan Melakukan Efisiensi

Jika perusahaan bermaksud melakukan efisiensi sebagai bentuk kemajuan perusahaan, maka pemutusan hubungan bisa dilakukan , tapi tetap disertai dengan pembayaran kompensasi untuk karyawannya.

Perusahaan bangkut

alasan PHK

Sama halnya dengan Pemutusan hubungan yang dilakukan demi efisiensi perusahaan, pemutusan hubungan kerja yang diakibatkan perusahaan jatuh bangkrut juga biasanya disertai kompensasi untuk karyawannya. Jangan hanya memutuskan kerjasama saja tapi tidak ada kompensasi yang diberikan kepada karyawan.

Meninggal Dunia

Dalam UU Ketenagakerjaan, bila karyawan meninggal dunia, pengusaha wajib memberikan imbalan kepada ahli waris dari karyawan yang meninggal dunia. Biasanya ahli waris akan mendapatkan hal-hal berikut ini.

  1. Imbalan kematian sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan.
  2. Jaminan kecelakaan kerja dari BPJS (jika meninggal karena kecelakaan kerja).
  3. Jaminan kematian dari BPJS (jika meninggal bukan karena kecelakaan kerja)

Pensiun

Karyawan yang telah memasuki usia pensiun, berhak atas imbalan pesangon atau yang sering disebut uang pensiun. Perusahaan memberikan imbalan uang pensiun ini telah diatur di UU Ketenagakerjaan pasal 167.

Karyawan Mangkir

Sesuai pasal 168 UUK 13/2003, karyawan yang sudah mangkir kerja selama 5 hari atau lebih berturut-turut dianggap mengundurkan diri. Namun, sebelum memberhentikan karyawan tersebut, pengusaha wajib memanggil secara tertulis dengan maksimal panggilan 2 kali terhitungan hari pertama karyawan itu mangkir. Namun, jika selama pemanggilan tersebut karyawan tidak datang juga, perusahaan dibolehkan langsung memecat karyawan tersebut.

Pastinya tidak ada seorang pun yang mau yang di PHK. Namun, selama Anda masih bekerja dengan orang lain, tentu hal ini bisa saja terjadi dan Anda seharusnya sudah siap karena pemecatan menjadi salah satu konsekuensi yang harus diterima. Meksipun begitu, Anda harus yakin kalau masih banyak tempat kerja yang membutuhkan Anda dan jangan pernah putus asa.

Baca juga: Ini Perbedaan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui

Comments are closed.