Sejarah Hari Korpri pada Empat Era Berbeda

Berita

Hari Korpri yang diperingati setiap tanggal 29 November merupakan hasil perjalanan panjang terbentuknya organisasi Negara yang mewadahi berbagai lembaga di masyarakat.

Korps Pegawai Republik Indonesia merupakan suatu organisasi profesi beranggotakan seluruh Pegawai Negeri Sipil baik Departemen maupun Lembaga Pemerintah non Departemen. Korpri dibentuk dalam rangka upaya meningkatkan kinerja, pengabdian dan netralitas Pegawai Negeri, sehingga dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari lebih dapat berdayaguna dan berhasil guna.

Orang awam biasanya mengenal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dari batik biru bercorak khas yang identik dengan PNS. Padahal jangkauan Korpri lebih luas daripada itu, kedudukan dan pekerjaan Korpri selalu berhubungan dengan kedinasan sehingga Korpri juga mewadahi para pegawai BUMN, pegawai BUMD, anak perusahan BUMN dan BUMD, karyawan Pemerintah Desa. Berikut sejarah Hari Korpri dari era ke era.

hari korpri

Baca juga: Mulai 2020 PNS Banjir Tunjangan Kinerja

Sejarah Hari Korpri dari Masa Ke Masa

Sejarah Korpri sebenarnya sudah bisa dilacak sejak era penjajahan. Dulu rakyat Indonesia hanya menjadi pegawai biasa dan berekonomi biasa pula ketika masa Hindia Belanda. Semua hanya menjadi kepentingan penjajah. Hanya kalangan tertentu yang bisa mendapat jabatan dan gaji yang khusus. Kemudian Perang Dunia Kedua meletus dan tentara Kekaisaran Jepang mengusir Belanda dari Hindia Belanda. Berikut sejarah lengkap Hari Korps Pegawai Republik Indonesia yang perlu Anda ketahui:

Pasca Kemerdekaan

Satu bulan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, pemerintah Indonesia mulai mengambil sikap terkait pegawai. Pada tanggal 25 September 1945, Mr. Kasman Singodimedjo selaku ketua Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengeluarkan kalimat yang menjelaskan tentang pegawai Indonesia. Presiden Indonesia waktu itu, Bung Karno, berkata bahwa pegawai-pegawai Indonesia di segala tingkatan dan jabatan ditetapkan jadi pegawai Negara Republik Indonesia. Dengan penuh kepercayaan para pegawai ini akan menumpahkan segala usahanya, raga dan jiwa demi keselamatan negara tecinta. Sekretaris Negara ingin diberitahu bahwa yang diturutinya hanyalah perintah dari Pemerintah Republik Indonesia.

Tugas KNIP di masa 1945 hingga 1950 mengerjakan urusan legislatif. Pada waktu itu, lembaga yang kita kenal dengan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat masih belum terbentuk. Mr. A. G. Pringgodigdo mengeluarkan edaran yang membahas sumpah pegawai. Sumpah ini akan diteruskan ke para pegawai dan nantinya akan diucapkan bersama. Untuk mencegah keraguan dan kekacauan, sebaiknya dijelaskan pula bahwa hanya perintah Republik Indonesia yang dituruti oleh pegawai dan para menteri atau para pembesar negara berperan sebagai perantara perintah.

hari korpri bersama

Era Republik Indonesia Serikat

Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 1949 dan ini berpengaruh ke kebijakan pada pegawai. Para pegawai NKRI sebelumnya sudah terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu para pegawai yang bekerja di wilayah kekuasaan Indonesia. Kelompok kedua yaitu para pegawai RI yang bekerja di daerah yang diduduki Belanda tapi tidak bersedia bekerja sama dengan Belanda. Kelompok kedua ini disebut non kolaborator. Sedangkan kelompok ketiga yaitu pegawai pemerintah yang mau bekerja sama dengan Belanda. Kelompok ketiga ini disebut dengan kolaborator. Setelah pengakuan kedaulatan di tanggal tersebut, tiga jenis pegawai ini disatukan pegawai Republik Indonesia Serikat.

Era Republik Indonesia Serikat atau yang kita kenal dengan era parlementer cenderung kurang stabil. Pemerintahan diwarnai oleh jatuh bangunnya kabinet. Sistem negara menganut sistem multipartai. Para politisi, tokoh partai saling bergantian dan jatuh bangun untuk memegang kendali pemerintahan. Hingga memimpin beberapa jenis departemen yang dalam waktu bersamaan juga menyeleksi pegawai negeri. Sehingga warna tiap departemen juga berubah-ubah. Cenderung condong ke partai yang berkuasa saat itu. Partai yang terlalu mendominasi dalam pemerintahan terlalu mengganggu fungsi pelayanan publik. Selain itu, PNS yang normalnya bertujuan untuk melayani masyarakat atau publik dan negara tapi malah menjadi alat politik partai. Di lingkungan PNS sendiri pun menjadi terkotak-kotak tergantung ke partai mana dia berpihak.

Baca juga: Golongan PNS: Berapa ya Besaran Gaji dan Pensiunannya?

Sistem penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang adil dan sehat malah hampir tidak terlaksana. Contohnya dalam kenaikan pangkat atau jabatan. PNS bisa naik pangkat jika memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai atau pimpinan departemennya. Keberpihakan pegawai pemerintah terlalu kentara di aspek ini. Situasi tidak normal ini terus ada hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Sistem penilaian prestasi atau karir pegawai negeri yang adil dan sehat malah hampir tidak terlaksana. Contohnya dalam kenaikan pangkat atau jabatan. PNS bisa naik pangkat jika memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai atau pimpinan departemennya. Keberpihakan pegawai pemerintah terlalu kentara di aspek ini. Situasi tidak normal ini terus ada hingga dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Era Demokrasi Terpimpin

Dekrit Presdien 5 Juli 1959 berhasil membawa sistem negara kembali ke metode presidensil sesuai dengan 1945. Sayangnya, efek dari kekuasan Bung Karno sebagai kepala pemerintah dan kepala negara cukuplah besar. Bung Karno juga mengumumkan kebijakan Nasionalis Agama dan Komunisme atau biasa disingkat dengan Nasakom. Kita mengenal era ini dengan nama Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin ini juga berdampak pada pegawai negeri. Beberapa upaya supaya pegawai negeri tetap netral dari pengaruh beberapa partai yang berkuasa. Salah satu contoh upayanya adalah dengan menulis UU No. 18 Tahun 1961 yang melarang pegawai negeri aktif atau menjadi anggota dari suatu organisasi yang bersifat politik (pasal 10 ayat 3). Waktu itu diharapkan ada Peraturan Pemerintah yang mengatur UU ini. Tapi sayang PP yang ditunggu malah tidak muncul. Situasi memburuk ketika terjadi percobaan kudeta oleh kaum komunis pada tanggal 30 September 1965. Cukup banyak pegawai pemerintah yang terjebak dan ternyata malah mendukung komunisme.

hari korpri nasional

Baca juga: PNS Tetap Menjadi Daya Tarik Generasi Milenial

Era Orde Baru dan Reformasi

Era Bung Karno berakhir setelah kejadian kudeta PKI dan kini Indonesia masuk ke era Orde Baru. Di era inilah muncul Keppres RI Nomor 82 Tahun 1971 yang keluar pada tanggal 29 November 1971. Korpri adalah wadah yang mengumpulkan dan mendidik semua pegawai negeri di luar kedinasan. Kemudian tujuan pembentukan Korpri adalah supaya pegawai negeri memelihara kestabilan sosial dan politik di Indonesia ini. Pada tanggal 29 November inilah Hari Korpri diperingati. Tapi beberapa waktu kemudian, Korpri menjadi alat politik lagi.

Di era reformasi kondisi Korpri mulai diperbaiki lagi. Hingga akhirnya terjadi perdebatan di antara negarawan khususnya di DPR. Akhirnya kesepakatan di dapat bahwa Korpri wajib netral secara politik. Para presiden setelah era reformasi mendukung kemauan Korpri agar tetap netral, berorientasi pada pekerjaan, pelayanan, tugas dan menjunjung tinggi profesionalisme.

Jika Anda merupakan salah satu Anggora Korpri, memperingati Hari Korpri merupakan suatu kewajiban bagi Anda apalagi setelah mengetahui informasi sejarah di atas. Tapi tetap ingat untuk bisa mengesampingkan kecenderungan politik dengan kewajiban pelayanan terhadap masyarakat.

Comments are closed.