Surat Tagihan Pajak, Cara Tegas Tegur Wajib Pajak

Berita

Kini petugas pajak akan mengeluarkan Surat Tagihan Pajak sebagai bentuk teguran resmi Negara terhadap Wajib Pajak yang lalai.

Wajib Pajak dinilai masih sering melakukan keterlambatan pembayaran pajak, baik dengan alasan yang tidak disengaja atau pun dengan sengaja. Untuk menegaskan kepada Wajib Pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran pajak tersebut, maka akan diberikan Surat Tagihan Pajak.

Berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Surat Tagihan Pajak (STP) merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta  sarana menagih pajak. Surat Tagihan Pajak ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

fungsi surat tagihan pajak

Baca juga: Solusi Mudah bagi Anda yang Telat Lapor SPT Tahunan Pajak

Melunasi pembayaran pajak adalah wajib hukumnya bagi wajib pajak sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum. Dana pajak selanjutnya akan dimanfaatkan dalam berbagai aspek pembangun bangsa, di antaranya:

  • Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan umum.
  • Pertahanan negara.
  • Ketertiban dan keamanan nasional.
  • Perlindungan lingkungan hidup.
  • Perumahan dan fasilitas umum.
  • Perlindungan sosial.

Bagi wajib pajak yang lalai membayar pajak dengan berbagai alasan, maka ada sanksinya. Demi menegakkan ketertiban dan menyadarkan kembali mereka yang terlambat atau tidak melunasi perpajakan, STP akan diterbitkan. Simak penjelasan mengenai STP berikut ini!

Pengertian Surat Tagihan Pajak

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menjelaskan bahwa STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada Wajib Pajak, serta sarana menagih pajak. STP ini memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak.

Fungsi Surat Tagihan Pajak

Dari pasal di atas, bisa kita simpulkan bahwa STP berfungsi:

  • Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut STP Wajib Pajak.
  • Sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda.
  • Sarana untuk menagih pajak.

Syarat Dikeluarkannya Surat Tagihan Pajak

Dikeluarkannya STP didasarkan pada beberapa ketentuan, jadi petugas pajak tidak sembarangan dalam menerbitkan surat ini. Syarat dikeluarkannya STP bisa kita lihat pada Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, yaitu:

  • Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, tidak bayar atau kurang bayar.
  • Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung.
  • Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
  • Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  • Pertama, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi membuat faktur pajak. Kedua, pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak tetapi tidak membuat faktur pajak. Ketiga, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.

pengertian surat tagihan pajak

Sanksi Administrasi

Sanksi yang akan diberlakukan bagi penerima STP juga telah diatur oleh Pasal 14 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, sebagai berikut:

  • Sanksi administrasi berupa denda Rp 50.000 ,- jika wajib pajak tidak atau terlambat penyampaian SPT Masa dan Rp 100.000,- jika tidak atau terlambat menyampaikan SPT Tahunan.
  • Sanksi administrasi berupa denda 2 persen dari Dasar Pengenaan Pajak dalam hal Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP atau Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak atau pengusaha te1ah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat Faktur Pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi selengkapnya faktur pajak.
  • Sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan sendiri SPT-nya, yang mana hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar.
  • Sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya.

Baca juga: Bingung Cara Bayar Pajak Bumi dan Bangunan? Ini Caranya!

Penomoran Surat Tagihan Pajak

Nomor Kohir adalah nomor unik yang tertera pada STP yang sama dengan penomoran SKP di mana format urutannya adalah AAAAA/BBB/CC/DDD/EEE. Keterangannya sebagai berikut:

  • AAAA adalah nomor urut dalam lima digit 00303.
  • BBB adalah kode jenis pajak, misalnya 105 untuk PPh atau 106 untuk PPN.
  • Tahun Pajak ditunjukkan dengan CC, misalnya 16 untuk tahun pajak 2016.
  • DDD adalah kode KPP yang menerbitkan, misalnya angka 060 menunjukkan KPP PMA Enam.
  • EE berarti tahun diterbitkannya STP tersebut, jika tahun terbitnya adalah 2018, maka kodenya 18.

Jika seluruh kode tersebut digabungkan, maka penomoran STP tersebut adalah 00303/105/06/060/18.

Cara Melunasi Surat Tagihan Pajak

Melunasi STP bisa dilakukan dengan membayar ke bank-bank yang menyediakan pelayanan pajak melalui Surat Setor Pajak (SSP). Nomor STP wajib dicantumkan dalam SSP pada Nomor Ketetapan. Pastikan nomornya tercantum dengan benar.

Sebagai warga negara yang baik kita harus membayar pajak tepat waktu. Jangan sampai lupa dan lalai. Jika sampai terjadi keterlambatan atau lupa, maka STP pun akan datang ke rumah Anda.

Jangka Waktu Pelunasan

Sesudah STP terbit, maka wajib pajak dianggap memiliki utang pajak dan harus segera melunasinya sesuai tanggal jatuh tempo. Wajib pajak bertanggungjawab untuk membayar utang pajak sesuai dengan nominal yang tercantum dalam STP. Lalu kapan tanggal jatuh tempo pelunasan STP?

Pelunasan harus dilakukan paling lama satu bulan sejak penerbitan Surat Tagihan Pajak. Apabila wajib pajak menerima STP tanggal 29 November 2018, maka jatuh tempo pembayarannya adalah 28 Desember 2018.

Jangka waktu pelunasan satu bulan ini tidak berlaku untuk wajib pajak kecil, karena pemerintah memberikan waktu lebih lama dibanding wajib pajak pada umumnya. Jangka waktu pembayaran tagihan bagi wajib pajak kecil dan wajib pajak di daerah tertentu dapat diperpanjang  menjadi dua bulan sejak tanggal penerbitan STP seperti yang tercantum dalam PMK/03.2007 tentang Jangka Waktu Pelunasan STP.

Meskipun demikian, jangka waktu pelunasan pajak ini juga dapat berubah sesuai dengan kondisi perusahaan. Idealnya, jumlah utang pajak yang tercantum dalam STP harus dibayar sekaligus oleh Wajib Pajak. Namun dalam praktiknya, Wajib Pajak seringkali dihadapkan pada keaadaan yang tidak memungkinkan untuk membayar tagihan secara sekaligus.

Kondisi ini bisa terjadi jika dihadapkan pada kondisi cash flow perusahaan yang tidak memungkinkan atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya (force majeur).

Wajib Pajak tersebut sangat dimungkinkan untuk menunda atau mengangsur utang pajaknya. Hal ini tentu dapat menjadi solusi bagi Wajib Pajak yang tidak dapat membayar jumlah pajak dan atau sanksi administrasi yang ditagih melalui surat tagihan pajak.

pelunasan surat tagihan pajak

Baca juga: Kenali Jenis-Jenis Pajak Pada Tagihan Restoran

Tata cara penundaan pajak tersebut dilakukan Wajib Pajak, dengan membuat surat permohonan secara tertulis. Surat permohonan itu harus diajukan dengan menggunakan formulir yang ada dalam lampiran I Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-38/PJ./2008 tentang Tata Cara Pemberian Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak. Permohonan ini wajib disampaikan paling lama sembilan hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran.

Mulai sekarang, jangan lagi lalai terhadap pengurusan kewajiban pajak Anda. Sebagai Wajib Pajak yang baik, Anda harus mengerti bahwa membayar pajak tepat waktu merupakan kewajiban warga Negara. Jangan sampai Surat Tagihan Pajak sampai dikirim ke rumah Anda ya!

Comments are closed.