UU Ketenagakerjaan: Ini Hak Seluruh Karyawan Indonesia yang Perlu Diketahui

Berita


Notice: get_currentuserinfo is deprecated since version 4.5.0! Use wp_get_current_user() instead. in /home/frwwwartikel/public_html/wp-includes/functions.php on line 3896

Selain menyelesaikan tanggung jawab sebagai seorang karyawan, Anda pun berhak mendapatkan penghargaan dari apa yang sudah dilakukan. Nah, penghargaan itu tercantum semuanya dalam UU Ketenagakerjaan. Jadi, sebagai seorang karyawan, Anda wajib mengetahui hak-hak apa saja yang harus didapatkan.

Bukan hanya mematuhi peraturan pemerintah saja, tetapi Anda sebagai karyawan juga memiliki hak yang telah diatur undang-undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Jangan sampai Anda dirugikan oleh perusahaan karena tidak mengetahui hak apa saja yang bisa Anda dapatkan. Oleh karena itu, untuk Anda yang belum tau hak sebagai seorang karyawan, berikut ini beberapa hak yang perlu Anda ketahui menurut UU Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

Hak Anda Berdasarkan UU Ketenagakerjaan:

Menjadi Anggota Serikat Tenaga Kerja

Hak pertama yang bisa seorang karyawan dapatkan menurut UU Ketenagakerjaan adalah menjadi anggota Serikat Tenaga Kerja. Hak ini sudah diatur dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 pasal 104 tentang Serikat Pekerja dan Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 mengenai Serikat Pekerja. (Baca juga: Apa Saja Rincian Iuran BPJS Ketenagakerjaan)


Menjadi bagian dari anggota Serikat Tenaga Kerja ini memiliki banyak keuntungan, yaitu diperbolehkan mengembangkan dan meningkatkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat, mendapatkan jaminan dari perusahaan tempat Anda bekerja dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan dan perlakuan yang sesuai dengan harkat serta martabat berdasarkan norma dan nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Dalam UU Ketenagakerjaan ini juga dijelaskan bahwa siapa pun yang melakukan tindakan anti serikat pekerja/serikat buruh akan diberikan hukuman pidana. Adapun yang dimaksud dengan tindakan, antara lain melarang orang membentuk, bergabung, atau melakukan aktivitas serikat pekerja/serikat buruh, memecat atau mengurangi upah pekerja/buruh karena melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh, melakukan kampanye anti serikat dan intimidasi dalam bentuk apa pun.

Menerima Upah yang Laik berdasarkan UU Ketenagakerjaan

Setiap karyawan memiliki hak untuk mendapatkan upah yang laik sesuai dengan pekerjaan yang dikerjaan. Menurut Permen No. 1 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 1, upah yang laik adalah upah minimum bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah minimum ini merupakan standar yang digunakan oleh para pengusaha atau industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.


Ada beberapa jenis upah minimum yang harus Anda ketahui di antaranya, ada upah minimum per provinsi dan ada juga per kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi merupakan upah yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Besaran upah ini biasanya ditetapkan satu tahun sekali oleh gubernur dari provinsi masing-masing berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan Daerah (sekarang Dewan Pengupahan Provinsi). Sedangkan upah minimum Kabupaten/Kota merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/kota tersebut yang penetapannya dilakukan oleh gubernur. Upah minimum kabupaten/kota ini biasanya penetapannya harus lebih besar dibandingkan upah minimum provinsi.

Selain itu, ada peraturan lain dari UU Ketenagakerjaan, yaitu Undang-undang No. 13 Tahun 2003, PP No. 8 Tahun 1981 dan Peraturan Menteri No. 01 Tahun 1999 mengenai upah karyawan lelaki dan wanita harus berdasarkan beban kerjanya. Jika beban kerja dan gaji yang Anda terima tidak berimbang, Anda berhak mengajukan kenaikan atau tuntukan dan melaporkan ke Dinas Ketenagakerjaan bila perusahaan mangkir dari tanggung jawabnnya.

Mendapatkan Jaminan Sosial dan K3 (Keselamatan serta Kesehatan Kerja)

Menurut UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, UU No. 03 Tahun 1992, UU No. 01 Tahun 1970, Ketetapan Presiden (Keppres) No. 22 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1993, Peraturan Menteri (Permen) No. 4 Tahun 1993, dan No. 1 Tahun 1998, Anda sebagai karyawan berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisikan tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pemeliharaan kesehatan. Jika jaminan-jaminan tersebut tidak Anda dapatkan dalam surat kontrak, Anda berhak mengadukannya ke Dinas Ketenagakerjaan dan jika terbukti bersalah, yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan pidana. (Baca juga: Cek Saldo BPJS Lebih Mudah dan Praktis Sekarang)

Berhak Mendapatkan Waktu Istirahat, Cuti, dan Libur

Salah satu tanggung jawab sebagai karyawan adalah bekerja semaksimal mungkin sesuai dengan pekerjaan yang diberikan. Namun, Anda sebagai karyawan juga berhak mendapatkan waktu untuk istirahat, cuti, dan libur sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Pasal 79 mengenai waktu kerja. Contohnya, perusahaan wajib memberikan waktu istirahat mingguan minimal satu hari dalam satu minggu, cuti tahunan minimal 12 hari kerja, dan bekerja maksimal selama 12 jam per hari dengan durasi untuk istirahat 2 jam. Jika ada perusahaan yang mengingkari peraturan tersebut, maka perusahaan tersebut berhak mendapatkan sanksi yang tegas dari pemerintah.

Karyawan Perempuan Berhak Mendapatkan Libur PMS atau Cuti Hamil

Mungkin ini satu satunya hak yang paling membedakan antara perempuan dan laki-laki. Pemerintah Republik Indonesia memperhatikan para pekerja berjenis kelamin perempuan untuk mendapatkan haknya sebagai berikut.

  1. Cuti hamil dan melahirkan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan. Hak ini tertulis pada UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 Pasal 82 mengatur hak cuti hamil dan melahirkan bagi perempuan.
  2. Karyawan perempuan juga berhak mendapatkan perlindungan selama masa kehamilan, yaitu tidak melakukan pekerjaan yang bisa membahayakan kandungan dan juga dirinya sendiri. Hak ini tertulis pada UU No. 13 Tahun 2003 Pasal 76 ayat 2. Perusahaan wajib menjamin perlindungan bagi pekerja wanita yang sedang hamil, karena pekerja yang sedang hamil berada dalam kondisi yang sangat rentan.
  3. Perusahaan wajib memberikan hak cuti bagi pekerja perempuan yang mengalami keguguran selama 1,5 bulan. Namun, cuti ini bisa diberikan jika yang bersangkutkan memberikan surat keterangan dokter kandungan. Hak cuti keguguran diatur dalam pasal 82 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003.
  4. Perusahaan juga wajib mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Kesehatan agar bisa mendapatkan manfaat biaya persalinan dari BPJS tersebut.
  5. Pasal 83 UU no. 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pekerja yang menyusui minimal diberi waktu untuk menyusui atau memompa ASI pada waktu jam kerja.
  6. Setiap perempuan memiliki hak cuti menstruasi pada hari pertama dan kedua setiap periode haidnnya yang diatur dalam pasal 81 UU no 13 tahun 2003.

Perlindungan Keputusan PHK yang Tidak Adil

Selain upah, keputusan PHK yang tidak menjadi salah satu alasan karyawan mengadakan aksi demo. Hal ini disebabkan, keputusan PHK yang tidak adil memang telah diatur dalam surat edaran menteri tenaga kerja nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004 yang berisikan perlindungan terhadap karyawan jika terjadi keputusan PHK yang tidak adil. Namun, meskipun sudah ada peraturan dari pemerintah, tetapi masih banyak karyawan yang mengalami hal ini, terutama untuk mereka yang tidak mengetahui hak-hak apa saja yang seharusnya didapatkan.

Untuk Anda yang sebelumnya tidak mengetahui apa saja hak sebagai seorang karyawan, diharapkan artikel ini dapat memberikan pengetahuan yang lebih agar Anda bisa menegakkan apa saja hak yang seharusnya didapatkan. Jika sudah tahu seperti ini dan Anda mengalami ketidakadilan, sebaiknya segera laporkan ke Dinas Ketenagakerjaan agar yang bersangkutan mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Comments are closed.