Penjelasan UMP Sama Tapi Upah di Tiap Kabupaten Berbeda

Entrepreneurship

Mungkin Anda pernah bertanya tentang apa yang memengaruhi UMP di setiap kabupaten berbeda. Jika belum menemukan jawabannya, inilah jawabannya!

Setiap tahun pemerintah telah menetapkan UMP atau upah minimum untuk masing-masing wilayah. Penetapan ini memicu sejumah kontroversi. Tak jarang para pekerja melakukan unjuk rasa untuk memperjuangkan kesejahteraannya.

Para pekerja meyakini jika upah yang diberikan saat ini masih jauh dari kata memuaskan. Ketidakpuasan mengantarkan mereka untuk melakukan unjuk rasa di jalanan. Tujuannya jelas untuk menuntut kenaikan gaji.

Kegiatan ini hampir setiap tahun terjadi. Masyarakat merasa jika upah yang diterimanya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Apalagi jika melihat adanya perbedaan gaji yang kadang cukup mencolok antara satu kawasan dengan kawasan lainnya.

Namun harus diingat bahwa pemerintah mengambil keputusan dengan memperhatikan beberapa faktor. Faktor inilah yang dijadikan acuan untuk membulatkan gaji minimum bagi pekerja di setiap daerah. Lalu, apa saja faktor yang mempengaruhinya?

Baca juga: Gaji Tak Mencukupi? Cari Penghasilan Tambahan Saja!

Apa Itu UMP, UMK, dan UMR?

Bicara tentang upah minimum, Anda tentunya akan mengenal banyak istilah. Di antaranya adalah UMP, UMK, dan UMR. Apa yang dimaksud dengan kesemuanya?

UMR, ini adalah kependekan dari upah minimum regional yang ditetapkan oleh pelaku usaha di lingkungan kerjanya. Istilah ini sudah dihapus oleh pemerintah. Gantinya, Anda mengenal dua istilah setelahnya.

Sementara UMK adalah upah minimum kota atau kabupaten yang nantinya ditetapkan untuk para pekerja ataupun buruh di kota tertentu. Besar kecilnya upah telah ditentukan. Biasanya, besaran upah ini berbeda untuk masing-masing kota. Dan nilainya kadang lebih besar dari yang ditetapkan untuk satu provinsi.

Untuk UMP sendiri merupakan upah minimum provinsi yang ketetapannya berlaku untuk seluruh provinsi. Misalnya kota A dan B berada dalam satu provinsi, acuan pemberian upah untuk pekerja menggunakakan ketetapan ini.

Lalu, apa yang membedakan dari upah minimum kota dan provinsi? Perbedaannya ada pada siapa yang terlibat dalam menetapkan gaji buruh itu sendiri. Oleh karenanya, ada keragaman besaran gaji yang tampak berbeda dari masing-masing kawasan.

Untuk yang berlaku satu provinsi, orang yang memiliki wewenang untuk menetapkannya adalah gubernur. Sementara untuk masing-masing kota, ada keterlibatan pengusaha di dalamnya. Yakni gubernur mengambil keputusan itu dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pengusaha di setiap daerah.

Melihat keikutsertaannya pengusaha, hal ini membuat besaran gaji di masing-masing daerah akan berbeda sekian persen. Kondisi inilah yang kadang membuat para pekerja menganggap ada ketidakadilan. Padahal, hal ini sudah dikaji melalui banyak faktor.

Baca juga: Gaji 8 Juta Beli Mobil? Coba dulu Cara Ini

Faktor Penentu Menetapkan UMP, UMK, dan UMR Sebuah Wilayah

Secara umum, penentuan upah karyawan ini ditentukan oleh kebutuhan hidup laik (KHL). KHL ini dipertimbangkan dari dua hal. Yakni produktifitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan masyarakat ini meliputi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, Pendidikan, dan lain sebagainya. Masing-masing kawasan memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya di kawasan A memiliki harga beli sembako yang berbeda dengan kawasan B.

Pemerintah yang melibatkan dewan pengupahan serta pengusaha tentunya sudah melakukan survei di lapangan. Hasil pengamatan tentang daya beli masyarakat di sekitarnya inilah yang kemudian dipertimbangkan.

Dari pengamatan ini, ditetapkannya gaji minimum bagi para pekerja. Asumsinya adalah gaji yang diterimakan pada pekerja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan tiap harinya. Bahkan cukup untuk memenuhi biaya pendidikan dan lain sebagainya.

Acuan yang Digunakan untuk Menggaji Para Pekerja

Para pengusaha menggaji karyawannya dengan mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada yang menggunakan upah minimum provinsi, ada juga yang mengacu pada upah minimum kota. Lalu, mana yang paling banyak digunakan?

Sebenarnya bukan itu masalahnya. Para pengusaha tentunya mengikuti prosedur dan ketetapan yang sudah diputuskan oleh pemerintah di tingkat provinsi. Pada kasus ini, gubernur yang punya wewenang lebih besar.

Para pengusaha akan memilih salah satu keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Jika di daerah tertentu tidak ada UMK yang ditetapkan oleh pemerintah, maka yang dijadikan acuan untuk menggaji karyawan adalah mengikuti UMP.

Sementara, bila suatu daerah sudah memiliki UMK, maka yang digunakan adalah UMK. Normalnya, besaran nilai upah minimum kota akan lebih besar ketimbang yang ditetapkan untuk keseluruhan provinsi. Dan biasanya, upah di kabupaten satu dengan yang lain akan berbeda.

Baca juga: Sulit Mengatur Keuangan Setelah Lebaran? Ini Caranya!

Temukan Asuransi Mobil Terbaik Anda

Rp

Apakah Perbedaan Upah Ini Sudah Tepat?

Perbedaan upah di setiap daerah memang sudah berlaku. Meskipun ada acuan UMP yang sama untuk diikuti keseluruhan kabupaten. Tapi kenyataannya, ada aspek lain yang membuat besaran gaji di tiap daerah berbeda.

Pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh orang yang berwenang tentunya tidak bisa disalahkan. Betapa tidak, kesemuanya bersumber pada pertumbuhan ekonomi di lingkungannya. Semisal kelaikan hidup di masing-masing kawasan punya perbedaan yang mencolok.

Ilustrasinya adalah masyarakat Jakarta membutuhkan setidaknya Rp400.000,00 per hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara masyarakat Jawa Tengah hanya butuh Rp100.000,00 per hari.  Jika dilihat dari kebutuhan harian, tentu sangat tidak tepat bila upah disamakan.

Ilustrasi ini juga bisa diaplikasikan pada masing-masing provinsi. Acuan UMP kadang tidak berlaku di masing-masing daerah. Artinya, upah yang diterima di kabupaten A tidak bisa disamaratakan dengan di kabupaten B.

Pemicunya adalah kebutuhan mendasar dari masyarakat yang tinggal di kawasan itu. Jika dinilai di bawah kebutuhan, sudah pasti masyarakat akan menjerit. Minimnya gaji akan membuat masyarakat kesulitan untuk mensejahterakan hidup keluarganya.

Melihat perbedaan kebutuhan masyarakat, tentunya acuan UMK di masing-masing kabupaten atau kota adalah pilihan yang tepat. Meskipun ada perbedaan dalam besaran gaji, nyatanya masyarakat sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya dengan baik.

Kesimpulannya, besaran upah minimum untuk para pekerja ditentukan oleh kelaikan hidup masyarakat di suatu daerah. Sementara UMP hanya sebagai acuan standar yang nantinya bisa digunakan bila suatu daerah dinilai sesuai untuk menggunakan standar tersebut.

Comments are closed.