Iuran BPJS Kesehatan Naik! Begini Rinciannya

Health

Iuran BPJS Kesehatan bakal naik per Januari 2020. Masyarakat harus bersiap membayar premi dua kali lipatnya baik untuk kelas I,II maupun III.

Pada usianya yang kelima BPJS Kesehatan mengalami masa paceklik dengan membukukan defisit yang diproyeksikan hingga 16,5 triliun. Di tahun pertamanya yakni pada 2014 BPJS sudah defist 3,3 triliun, membangkak jadi Rp 5, triliun pada 2015, 9,7 triliun pada 2016 dan 2017.

Jika tak segera ditambal BPJS lambat laun akan mati. Defisit yang kian membengkak ini menurut para pakar hanya bisa diperbaiki dengan menaikkan tarif iurannya. Atas usulan Menteri Keungan Sri Mulyani iuran BPJS Kesehatan akan naik mulai awal tahun 2020. Untuk rinciannya:

Kenaikan tarif Iuran BPJS Kesehatan

tarif Iuran BPJS Kesehatan

Tarif kenaikan bagi peserta mandiri/pribadi

– peserta kelas I naik dua kali lipat dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.00,

– kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan

– kelas III naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000.

Baca juga: Ini Perbedaan Jamsostek dan BPJS Ketenagakerjaan yang Perlu Diketahui

Tarif kenaikan bagi peserta ASN/TNI/POLRI

– Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 23.000 menjadi Rp 42.000 per jiwa. Besaran iuran ini juga berlaku bagi Peserta yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD). Iuran PBI dibayar penuh oleh APBN, sedangkan Peserta didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) dibayar penuh oleh APBD.

– Pekerja Penerima Upah Pemerintah (PPU-P), yang terdiri dari ASN/TNI/POLRI, semula besaran iuran adalah 5% dari gaji pokok dan tunjangan keluarga, dimana 3% ditanggung oleh Pemerintah dan 2% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan, diubah menjadi 5% dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tunjangan kinerja atau tambahan penghasilan bagi PNS Daerah, dengan batas sebesar Rp 12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemerintah dan 1% ditanggung oleh ASN/TNI/POLRI yang bersangkutan.

– Pekerja Penerima Upah Badan Usaha (PPU-BU), semula 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 8 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja, diubah menjadi 5% dari total upah dengan batas atas upah sebesar Rp 12 juta, dimana 4% ditanggung oleh Pemberi Kerja dan 1% ditanggung oleh Pekerja.

Untuk pembayaran iuran menurun situs resmi BPJS Kesehatan tertulis paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Soal denda, tidak ada denda keterlambatan pembayaran terhitung mulai 1 Juli 2016. Denda baru diberikan dalam waktu 45 hari sejak status kepesertaan diaktifkan, peserta memperoleh rawat inap denda yang dibebankan sebesar 2,5% dari biaya pelayanan kesehatan untuk setiap bulan tertunggak, dengan kentutuan jumlah tertunggal paling banyak 12 bulan. Sementara besar denda maksimal Rp 30 juta.

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan Secara Autodebet

Pembayaran Iuran BPJS Kesehatan

Bagi Anda peserta BPJS Kesehatan, yang masuk kategori Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU), kini sudah ada program pembayaran dengan metode autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS. Beberapa bank sudah bekerjasama dengan program BPJS ini diantaranya BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BCA.

Dengan sistem autodebit, peserta tak lagi perlu khawatir membayarnya karena bank akan secara otomatis menarik tagihan iuran JKN-KIS dari rekening peserta. Status kepesertaan pun tidak akan terkendala ketika peserta membutuhkan pelayanan kesehatan.

Lalu bagaimana cara mendaftarkan diri untuk pembayaran autodebit? Mudah, peserta JKN-KIS hanya harus pergi ke Bank yang bekerja sama. Peserta mendaftarkan diri dan mengisi formulir kesediaan membayar iuran melalui autodebit. Pastikan nomor rekening benar. Setelah proses selesai maka tiap bulannya saldo Anda akan berkurang sendiri.

5 Sebab BPJS Terus Merugi

kenaikan tarif Iuran BPJS Kesehatan

Selain jumlah iuran yang terlalu kecil adalah banyak sebab lain mengapa badan penyelenggara kesehatan yang satu ini terus merugi berikut diantaranya:

Iuran Kecil Pengeluaran Besar

Data resmi menyebut bahwa peserta BPJS Kesehatan sudah menembus angka 204,4 juta jiwa per September 2019. Separuhnya atau sekitar 118 juta merupakan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat miskin. Pastinya iuran yang dibayar adalah yang paling rendah yakni Rp 25.500, bahkan itu juga seringkali sudah disubsidi melalui APBN atau APBD.

Baca juga: Mengenal BPJS PCare dan Fungsinya

Namun klaim yang mereka gunakan untuk berbagai penyakit serius yang membutuhkan anggaran besar, setidaknya mencapai ratusan juta untuk satu penyakit. Akhirnya pemerintah yang harus menambal biaya ini.

Tidak Ada Kenaikan Secara Berkala

Umumnya biaya kesehatan naik setiap tahun, karena itu sewajarnya iuran atau tarif mestinya naik setiap tahun. Namun dalam sejarah lima tahun berdirinya BPJS kenaikan hanya terjadi satu kali yakni pada April 2016. Jumlah iuran yang tidak pernah naik tidak sebanding dengan harga fasilitas kesehatan dan obat-oabatan yang terus naik. Padahal, di dalam pasal 16i Perpres 111 Tahun 2013, penyesuaian tarif perlu dilakukan dua tahun sekali.

Kepatuhan Peserta

Sebab yang terakhir adalah kepatuhan peserta dalam membayar iuran. Seringkali peserta sudah menggunakan fasilitas kesehatan bernilai ratusan juta, namun ketika sudah sembuh enggan melanjutkan iuran. Sehingga BPJS yang harus kembali menambah kebocoran ini. Ini tidak hanya dilakukan oleh peserta mandiri namun juga korporasi dan bahkan pemerintah daerah.

BPJS Watch melansir tunggakan iuran peserta mandiri dan korporasi, termasuk perusahaan BUMN, sampai 31 Mei 2018 mencapai Rp3,4 triliun. Beberapa Pemerintah Daerah juga menunggak Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Hal ini semakin menambah beban BPJS Kesehatan.

Harus ada sanksi tegas bagi peserta yang sulit membayar iuran. Namun pemerintah tak pernah mengeluarkan perintah tegas.

Baca juga: Apa BPJS Kesehatan Tanggung Semua Biaya Rumah Sakit?

Sistem Klaim Berantakan

Alasan lain yang membuat BPJS defisit adalah sistem klaim dari rumah sakit yang menggunakan aplikasi Indonesia Case Base Groups (Inasibijis). Sistem ini ditengarai membuka celah rumah sakit untuk melakukan kecurangan (fraud), sehingga klaim yang dibayar membengkak.

Tidak Ada Batasan Jumlah Penyakit

Selama ini BPJS menanggung hampir semua klaim penyakit. Sehingga untuk beberapa kasus dengan biaya besar jadi memberatkan karena pos pemasukan BPJS sebenarnya kecil. Seharusnya, skemanya mirip asuransi kesehatan swasta yang membatasi jenis penyakit ditanggung dan tidak ditanggung. Sehingga beban pembayaran tidak semua ditujukan pada negara namun juga individu yang bersangkutan.

Mari bersama selamatkan bangsa dengan bertanggung jawab membayar iuran BPJS Kesehatan tepat waktu.

Comments are closed.