Gaji Karyawan Bebas Pajak PPh 21, Ini Dia Faktanya!

All About MoneyAsuransiLifestyle & Leisure

Pemerintah membuat kebijakan mengenai gaji karyawan yang akan dibebaskan dari pajak PPh 21, ketahui dulu faktanya yuk!

Merebaknya COVID-19 tak bisa dipungkiri memengaruhi beberapa hal dalam kehidupan manusia. Akibat banyak dampak yang dirasakan masyarakat terlebih dalam segi materi, terdapat beberapa kebijakan yang dibuat demi membantu masyarakat. Perusahaan pun menjadi salah satu badan usaha yang menerima dampak negative dari sisi finansial. Bukan hanya sedikitnya pemasukan, tetapi perusahaan juga harus memikirkan untuk tetap mampu membayar gaji pegawai.

Salah satu kebijakan dalam gaji karyawan yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan upaya pembebasan atau penggratisan gaji pegawai dari beban pajak PPh 21. Langkah ini dilakukan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sebagai salah satu stimulus fiskal untuk menahan perlambatan ekonomi akibat serangan virus corona. Sri Mulyani mengatakan, keputusan tersebut diambil berdasarkan rapat koordinasi antar menteri ekonomi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Baca juga: Alasan Ditolak BPJS Kesehatan Ketika Berobat

Keputusan tersebut tentunya menjadi angin segar di tengah gemuruh dampak kurang baik semenjak penyakit COVID-19 ini mewabah awal tahun 2020 lalu. Keadaan yang mengancam memang tak bisa diprediksi datangnya, karena itu memiliki asuransi jiwa bisa dilakukan sebagai bentuk proteksi diri dimasa mendatang. Memberi kemudahan transaksi secara online, Futuready menjadi broker asuransi yang dapat membantu Anda memilih asuransi yang tepat.

Ada beberapa hal yang harus Anda ketahui terkait kebijakan ini, tak seperti yang dipikirkan, pembebasan pajak PPh21 ini tidak akan menambah gaji yang masuk ke rekening Anda sebagai karyawan. Lalu bagaimana sebenarnya prosedur pembebasan ini? Simak penjelasannya di bawah yuk!

7 Fakta Mengenai Gaji Karyawan Dibebaskan Dari Pajak PPh 21

Gaji Karyawan Dibebaskan Dari Pajak PPh 21

Sebuah kebijakan tentu datang biasanya dengan ketentuan-ketentuan yang menyertainya. Sama halnya dengan kebijakan bebas pajak PPh 21, pemerintah menetapkan beberapa hal yang harus diketahui, diantaranya sebagai berikut.

Hanya Berlaku Bagi Industri Manufaktur

Kebijakan pembebasan gaji karyawan dari pajak PPh 21, tak berlaku untuk seluruh karyawan dari semua sektor usaha. Sri Mulyani menyatakan, kebijakan stimulus pembebasan pajak PPh 21 hanya berlaku bagi pekerja sektor industri manufaktur.

Industri manufaktur adalah industri yang menggunakan mesin, peralatan, dan tenaga kerja untuk memproses bahan mentah menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk dijual. Jadi di luar kategori ini, pembebasan pajak PPh 21 ini tak berlaku.

Hanya Berlaku Bagi Gaji Karyawan Maksimal Rp16 juta/Bulan

gaji karyawan dibebaskan pajak pph 21

Sri Mulyani Indarawati pun menjelaskan, pemerintah bakal menanggung 100 persen PPh pasal 21 pekerja dengan pendapatan sampai dengan Rp 200 juta per tahun. Artinya, pekerja dengan pendapatan hingga Rp16 juta per bulan akan digratiskan pajak gaji karyawannya, serta tak berlaku bagi yang bergaji di atas Rp16 juta sebulannya.

Bukan Berarti Gaji Perbulan Bertambah

Untuk diketahui, kebanyakan pajak PPh 21 gaji karyawan di Indonesia ditanggung oleh perusahaan. Artinya, karyawan menerima gaji bersih sesuai dengan yang tercantum dalam kontrak kerja.

Pola seperti ini termasuk dalam sistem penggajian Netto. Misalnya, penghasilan karyawan Rp10 juta, perusahaan membayar pajaknya sebesar Rp220.883. Gaji bersih karyawan Rp10 juta, sehingga kalau pun Pemerintah membebaskan pajak gaji pegawai, yang diuntungkan adalah perusahaan, karena beban pembayaran pajak PPh 21-nya berkurang.

Baca juga: Bonus Karyawan: Ini Jenis-Jenis yang Wajib Anda Ketahui!

Ada pula metode lain yang diterapkan perusahaan dalam pemotongan PPh 21 dari gaji karyawan, yaitu metode Gross dan Gross-Up. Metode Gross diterapkan untuk penerima penghasilan bruto tanpa tunjangan pajak, sehingga karyawan menanggung sendiri pajaknya yang langsung dipotong dari gaji. Misalnya gaji karyawan Rp10 juta dan PPh 21 yang ditanggung sendiri Rp220.883, sehingga gaji bersih (take home pay) Rp9.779.167.

Metode Gross-Up diterapkan untuk penerima gaji ditambah tunjangan pajak penghasilan dari perusahaan. Gaji dinaikkan lebih dulu sebesar PPh 21 yang akan dipotong. Misalnya gaji karyawan Rp 10.000.000 dan tunjangan pajak Rp259.796, maka gaji bruto Rp10.256.796. Setelah dipotong PPh 21, maka gaji bersih Rp10 juta.

Untuk karyawan yang menerima gaji dengan metode Gross dan Gross-up inilah, yang akan menerima gaji lebih besar dari yang biasa diterima per bulan. Ini karena gajinya tanpa potongan pajak PPh 21 lagi.

Berpotensi Bebaskan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

Tak hanya membebaskan PPh 21, pemerintah berencana akan menggulirkan paket stimulus kedua dengan rencana membebaskan iuran BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek. BPJS (Ketenagakerjaan) mengusulkan adanya pembebasan atau penundaan iuran beberapa program BPJS, seperti jaminan kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, kematian.

Susiwijono pun mengatakan, pihaknya saat ini masih melakukan diskusi dengan BPJS Ketenagakerjaan mengenai program yang bisa mendorong relaksasi tersebut. Selain itu, pemerintah juga berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menggulirkan kebijakan relaksasi kredit untuk UMKM.

Hanya Berlaku Untuk Sementara

bebas pajak gaji karyawan

Tentu saja pembebasan gaji karyawan dari pajak PPh 21 ini tak berlaku selamanya. Karena jenis pajak ini menjadi salah satu sumber penerimaan negara, yang diperlukan untuk mendanai APBN. Pembebasan pajak PPh 21 hanya berlaku untuk enam bulan saja. Dimaksudkan sebagai stimulus atau rangsangan agar kegiatan ekonomi lebih produktif, sehingga tak melambat akibat dampak virus corona.

Pajak PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Setelah masa enam bulan itu lewat, wajib pajak tak harus mengembalikan kewajiban pajaknya yang tak dibayarkan selama enam bulan terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, selama masa pembebasan gaji karyawan dari pajak PPh 21, Pemerintah-lah yang menanggung pajak tersebut. Artinya pembebasan gaji pegawai dari pajak PPh 21 bukan penundaan kewajiban pembayaran pajak.

Sempat Menuai Kritikan

Ekonom senior Faisal Basri menilai kebijakan stimulus pemerintah tersebut tidak tepat sasaran. Sebab menurut dia, karyawan yang memiliki pendapatan tetap bukanlah pihak yang bakal terdampak langsung efek virus corona terhadap perekonomian. Lebih lanjut Faisal mengatakan, seharusnya insentif yang digelontorkan oleh pemerintah diberikan ke lapisan masyarakat bawah serta UMKM pariwisata yang pendapatannya berkurang akibat aktifitas perekonomian berkurang.

Meski dengan stimulus tersebut risiko konsumsi masyarakat anjlok bisa diantisipasi, namun Faisal menekankan pemerintah tidak seharusnya diskriminatif terhadap kelompok masyarakat yang tak mampu dalam membuat kebijakan.

Baca juga: Pentingnya Background check Calon Karyawan

Setelah mengetahui fakta diatas mengenai gaji karyawan bebas PPh 21, kini Anda bisa menentukan ekspektasi mengenai kebijakan dari pemerintah ini. Jangan sampai hanya karena pendapatan bulanan Anda tidak bertambah, lantas Anda berpikir kebijakan tersebut hanya hoax ya!

Comments are closed.